JAKARTA (Waspada): Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, evaluasi pemerintah mengungkapkan bahwa investasi sepanjang tahun ini didominasi oleh sektor konstruksi yang mencapai 70%-75%.
“Artinya, insentif PPN DTP tersebut mendorong pembangunan dan penjualan rumah sehingga mendorong sektor konstruksi. Apalagi sektor kontruksi melibatkan 100an sub sektor pendukung,” katanya di Kemenkeu Jakarta, Selasa (6/8/2024).
Karena itu, sambungnya, perpanjangan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV tahun ini.
Febrio mengungkapkan, pemerintah telah melakukan evaluasi atas kebijakan insentif PPN DTP tersebut yang dimulai pada kuartal IV/2023. Hasilnya positif sehingga akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.
“Kita lanjutkan kebijakan itu di tahun 2024, sampai bulan Juni 100% dari PPN-nya DTP, lalu kemudian dari Juli sampai akhir tahun nanti 50%,” jelasnya.
Kaji Ulang PPN DTP Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai insentif PPN DTP yang diberikan pemerintah belum efektif dalam mendorong minat pembelian rumah masyarakat, sehingga perlu di kaji ulang.
Pernyataan Bhima ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan realestate pada kuartal II/2024 hanya sebesar 2,16% secara tahunan (year-on-year/yoy) berdistribusi sebesar 2,33% ke Produk Domestik Bruto (PDB).
“PPN DTP kelihatannya belum tentu efektif karena faktanya biaya-biaya yang cukup banyak itu dalam pembelian rumah, terutama rumah primer itu biaya yang terkait dengan notaris gitu ya,” kata Bhima dalam konferensi per secara virtual.
Pada kesempatan yang sama, Ekonom Celios, Nailul Huda, juga mengungkap faktor lain mengapa serapan PPN DTP tahun ini dinilai tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Hal ini disebabkan adanya tren pengembang menaikkan harga rumah pada pembeli yang menggunakan insentif PPN DTP.
“PPN DTP tak akan efektif, karena di situ ada praktik yang namanya dinaikkan dulu harganya (oleh si pengembang) sebelum dikasih diskon PPN DTP perumahan. Ini yang terjadi di lapangan dan ini yang menyebabkan insentif PPN DTP patut dikaji ulang,” tambahnya. (J03).
