JAKARTA (Waspada): Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej, di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (30/12/2022).
“Presiden telah berbicara dengan Ketua DPR dan pada prinsipnya ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perppu tentang Cipta Kerja,” katanya.
Airlangga menjelaskan, Perppu No. 2/2022 tersebut berpedoman pada peraturan perundangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU7/2009.
Dia mengatakan, penerbitan aturan ini bersifat mendesak, mengingat perekonomian Indonesia akan menghadapi ancaman resesi global dan ketidakpastian yang masih sangat tinggi.
“Hari ini telah diterbitkan Perppu No. 2/2022 dan tertanggal 30 desember 2022. Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global. Terutama yang terkait ekonomi, kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa saat ini sebanyak 30 negara telah meminta bantuan kepada International Monetary Fund (IMF), sehingga ancaman krisis bagi negara berkembang menjadi sangat nyata.
“Juga terkait geopolitik, perang Ukraina dan Rusia, dan konflik lain juga belum selesai dan pemerintah juga menghadapi ,tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim,” terangnya.
Airlangga menuturkan, aturan tersebut juga menjadi urgensi mengingat pemerintah harus mengembalikan defisit APBN ke tingkat di bawah 3 persen pada tahun depan. Pemerintah pun harus mengejar target realisasi investasi sebesar Rp1.400 triliun pada 2023.
“Oleh karena itu, ini menjadi penting, kepastian hukum untuk diadakan sehingga tentunya dengan keluarnya Perppu No. 2/2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi,” imbuhnya. (J03)