JAKARTA (Waspada.id) Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Muhammad Jusuf Kalla (JK), menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Kamis (11/9), untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA).
Revisi UU PA tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 atas usulan DPR dan DPD.
Beberapa poin perubahan yang diusulkan meliputi penegasan kewenangan Aceh agar tidak tumpang tindih dengan pemerintah pusat, evaluasi Qanun APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh), sistem pajak daerah, serta pengelolaan sumber daya alam lainnya, termasuk karbon.
Dalam kesempatan tersebut, JK memaparkan secara umum tentang sejarah sejumlah konflik besar yang terjadi di Indonesia pasca-kemerdekaan.
“Saya juga ingin menyampaikan bahwa ada 15 konflik besar di Indonesia,” ujarnya.
JK mencontohkan beberapa konflik tersebut, antara lain:
• Pemberontakan Madiun (1948)
• DI/TII di Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan (1949–1962)
• Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon (1950)
• PRRI/Permesta (1957–1961)
• Gerakan Aceh Merdeka (1976–2005)
• Kerusuhan Mei 1998
Menurut JK, sebagian besar konflik tersebut dipicu oleh ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi, termasuk di Aceh.
“Di Poso, misalnya, orang mengatakan karena agama, padahal karena ketidakadilan politik. Reformasi kemudian melahirkan pemilihan langsung, dan hasilnya tentu sesuai mayoritas,” jelasnya.
Mengenai Aceh, JK menegaskan bahwa provinsi ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti gas dan minyak, namun hasilnya belum banyak dirasakan masyarakat.
“Apa yang diperoleh masyarakat Aceh sangat kecil dibandingkan dengan kekayaan yang ada. Akhirnya, muncul pemikiran yang berujung pada konflik dengan negara. Intinya, konflik di Aceh berakar pada ketidakadilan ekonomi,” tegasnya. (cnni)
