JAKARTA, ( Waspada.id); Penasihat Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Al Washliyah, Halimatur Ruhiyah, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang kini tengah menjalankan arahan Presiden untuk membersihkan penyelenggaraan ibadah haji dari praktik kartel, rente, dan permainan kepentingan yang merugikan jamaah. Menurut Halimatur, agenda pembenahan besar yang dipimpin oleh Menteri Gus Irfan dan Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak merupakan langkah penting dalam memastikan pelayanan haji yang lebih akuntabel dan berkeadilan.
“Reformasi haji yang sedang dilakukan Kemenhaj merupakan langkah yang tepat dan memang dibutuhkan. Ketika sebuah sistem besar dibersihkan, tentu ada pihak yang merasa terganggu,” ujarnya di Jakarta.
Ia menilai dinamika berupa aksi protes yang muncul akibat syarikah yang tidak memenangkan proses penunjukan layanan adalah bagian dari resistensi alami ketika pemerintah memperketat tata kelola.
“Padahal, Kemenhaj sudah sangat terbuka. Jika ada dugaan pelanggaran, jalur hukumnya tersedia. Kita perlu menghargai proses itu dan tidak terjebak pada tekanan opini,” kata Halimatur.
Halimatur, yang juga merupakan mantan Sekjend PP IPA, turut menyoroti meningkatnya serangan dari akun-akun anonim di media sosial yang secara khusus menargetkan pimpinan Kemenhaj, terutama Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurutnya, pola tersebut menunjukkan bahwa proses reformasi yang tengah berjalan mulai menyentuh akar persoalan yang selama ini sulit diubah.
“Serangan anonim yang terkoordinasi, khususnya terhadap Wamenhaj, menunjukkan adanya resistensi terhadap pembenahan. Pola seperti ini sering muncul ketika sebuah perbaikan mulai mengenai kepentingan yang selama ini terlindungi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan Kemenhaj dalam mempersilakan publik melaporkan dugaan pelanggaran kepada aparat penegak hukum menunjukkan keseriusan kementerian dalam menjunjung transparansi dan akuntabilitas.
Sebagai kader Al Washliyah, Halimatur menegaskan pentingnya menjaga penyelenggaraan haji sebagai amanah umat yang harus dijalankan di atas prinsip keadilan, profesionalitas, dan integritas.
“Kami mendukung langkah Kemenhaj dalam memperkuat tata kelola haji. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pelayanan yang lebih amanah dan adil bagi jamaah. Ini kepentingan umat yang perlu kita kawal bersama,” ujarnya.(id12)
