JAKARTA (Waspada.id): Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting bagi Kementerian Agama (Kemenag) untuk menghadirkan wajah kehidupan beragama yang lebih inklusif, produktif, dan menyejahterakan. Kemenag meneguhkan komitmennya untuk menerjemahkan Asta Cita ke dalam langkah nyata: menjaga kerukunan yang menjadi prasyarat pembangunan, memperkuat pendidikan keagamaan, serta meningkatkan kesejahteraan guru pendidikan agama dan keagamaan.
“Asta Cita bukan sekadar rencana politik, tapi arah moral bangsa. Di Kementerian Agama, kami terus berupaya agar nilai agama tidak berhenti di mimbar, tetapi hidup dalam kebijakan yang memuliakan manusia,” ujar Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, dalam refleksi satu tahun perjalanan Kemenag mengawal Asta Cita, di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Kerukunan Jadi Fondasi Pembangunan
Menjaga dan merawat kerukunan menjadi fondasi utama kerja Kemenag dalam mengawal Asta Cita Presiden, terutama cita ke-8 yang menekankan pentingnya harmoni sosial, toleransi, dan kehidupan beragama yang damai.
“Bagi Kemenag, kerukunan bukan hanya soal toleransi, tetapi juga syarat utama pembangunan. Karena tanpa kedamaian sosial, pembangunan tidak akan berjalan kokoh,” ujar Nasaruddin.
Dalam setahun terakhir, Kemenag mengembangkan sistem dan program yang konkret untuk memperkuat harmoni bangsa. Melalui aplikasi Si-Rukun (Early Warning System), potensi konflik keagamaan bisa dideteksi sejak dini di berbagai daerah. Penyuluh agama menjadi garda terdepan dalam mengoperasikan aplikasi ini.
Pengembangan Si-Rukun merupakan ikhtiar bersama seluruh unit eselon I Kemenag, mulai dari Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Sistem ini dibangun berdasarkan penelitian terkait peta potensi konflik keagamaan di berbagai daerah, termasuk pemetaan zona merah, kuning, dan hijau.
Untuk memperkuat kesiapan di lapangan, Kemenag telah melatih 500 penyuluh agama di KUA sebagai aktor resolusi konflik. Mereka dibekali pengetahuan dan keterampilan agar mampu melakukan deteksi dini serta penanganan cepat di wilayah dengan potensi konflik tinggi.
Selain itu, Kemenag juga membina 300 penyuluh agama dalam pemetaan masalah sosial-keagamaan, memperkuat kapasitas 600 penceramah agar berdakwah dengan pendekatan moderat dan literasi digital, serta membina 200 dai muda untuk melahirkan generasi dai yang berwawasan moderat, adaptif, dan mandiri (dakwah kontekstual dan keterampilan entrepreneurship).
Kemenag juga menggelar Program Akademi Kepemimpinan Mahasiswa Nasional (Akminas) yang melahirkan 1.192 kader lintas agama berjiwa plural dan damai. Bahkan dilakukan rekonstruksi terhadap 25 pesantren eks-Jamaah Islamiyah dengan total 5.077 santri sebagai langkah deradikalisasi berbasis pendidikan.
“Kerukunan adalah prasyarat pembangunan. Indonesia hanya bisa maju bila umatnya damai, saling menghormati, dan memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat,” tegas Menag.
Capaian ini juga tercermin dalam hasil survei Poltracking Indonesia, yang menempatkan “menjaga kerukunan antarumat beragama” sebagai keberhasilan tertinggi pemerintahan Prabowo–Gibran dengan tingkat kepuasan publik mencapai 86,7%, disusul menjaga kehidupan keagamaan (80,2%) dan menjaga persatuan bangsa (77,1%).
Kemenag Dukung Pemerataan Sosial Lewat MBG dan CKG
Dalam semangat Asta Cita yang menekankan pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, Kemenag juga ikut menyukseskan pelaksanaan dua program prioritas nasional: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Langkah ini menjadi bagian dari ikhtiar Kemenag dalam mendukung upaya Presiden meningkatkan kesejahteraan sosial.
Hingga hari ini, tercatat sebanyak 1.373.761 siswa madrasah dan 337.442 santri pesantren telah menikmati manfaat MBG.
Sementara itu, lebih dari 12,5 juta siswa dari madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha juga menerima layanan CKG.
Upaya lain dalam meningkatkan kesejahteraan sosial yang dilakukan Kemenag adalah membantu 4.450 UMKM melalui pinjaman tanpa bunga (qardul hasan) melalui program Masjid Berdaya dan Berdampak (MADADA). Sebanyak 1.350 takmir masjid diberikan bimtek khusus untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam pengelolaan ekonomi berbasis masjid.
Untuk menekan angka perceraian dan membangun keluarga, lebih dari 17.266 pasangan nikah diberi pembinaan keluarga melalui berbagai pendekatan lintas agama.
“Inilah makna dakwah sosial. Kemenag berupaya agar ajaran agama hadir bukan hanya di rumah ibadah, tapi di ruang publik: berbagi makanan, menjaga kesehatan, dan memperkuat keluarga,” kata Menag.
Reformasi Kesejahteraan Guru dan Akses Pendidikan
Peningkatan kesejahteraan pendidik menjadi prioritas Presiden Prabowo, termasuk bagi guru dan dosen lembaga pendidikan agama. Untuk kali pertama, tunjangan profesi guru non-PNS dinaikkan signifikan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Tahun ini, sebanyak 206.325 guru telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), meningkat hingga 700% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, lebih dari 5.000 dosen Perguruan Tinggi Keagamaan juga mengikuti PPG di 2025.
“Guru dan dosen adalah ruh pendidikan. Ketika mereka sejahtera dan dihargai, maka pendidikan agama akan bermartabat, dan bangsa akan berkarakter,” ujar Menag.
Kemenag juga memperluas akses pendidikan tinggi dengan memberikan 156.581 beasiswa KIP Kuliah, 6.453 Beasiswa Indonesia Bangkit, serta 2.270 Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB). Tak hanya bagi umat Islam, beasiswa juga diberikan untuk 329 mahasiswa Orang Asli Papua (OAP), dan 153 penerima beasiswa zakat di 21 kampus negeri maupun swasta.
Langkah besar lainnya adalah pendirian Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri (SETIAKIN) di Bangka Belitung — sekolah tinggi Khonghucu negeri pertama di Indonesia, simbol kehadiran negara atas kebutuhan pendidikan tinggi lintas agama.
Dari Wakaf Produktif hingga Ekoteologi
Dalam mendukung Asta Cita poin kedua tentang kemandirian ekonomi hijau, Kemenag mengembangkan 37 Kampung Zakat, 29 inkubasi wakaf produktif, dan 10 Kota Wakaf. Lebih dari 105.000 sertifikat tanah wakaf diterbitkan, serta 40 hektare Hutan Wakaf digulirkan sebagai bentuk integrasi ekonomi dan ekoteologi.
Kemenag juga menggagas Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) untuk mengelola zakat, wakaf, infak, fidyah, dan sedekah secara profesional.
Gerakan ekoteologi turut diperkuat lewat penanaman satu juta pohon, pembangunan 13 KUA berbasis green building, serta penerbitan buku “Tafsir Ayat-Ayat Ekologi”.(id11)
