JAKARTA (Waspada.id): Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan parah akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara.
Ia menegaskan pentingnya langkah cepat Pemerintah dalam penanganan darurat maupun pemulihan pascabencana.
“DPR RI menyampaikan keprihatinan dan dukacita mendalam atas bencana alam di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Kita harap proses evakuasi yang masih dilakukan Tim SAR berjalan lancar,” kata Puan dalam keterangan persnya, yang diterima di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Seperti diketahui, empat wilayah di Sumatera Utara yakni Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, dilanda banjir bandang dan longsor akibat cuaca ekstrem pada Senin (24/11) dan Selasa (25/11).
Di Kota Sibolga, banjir menghantam permukiman, menyeret kendaraan, dan merusak infrastruktur. Lima warga dilaporkan meninggal dunia, sementara empat lainnya masih dalam pencarian. Di Kabupaten Tapanuli Selatan, banjir bandang menerjang Desa Aek Ngadol dan Huta Godang di Batangtoru, menewaskan empat warga dan merendam ribuan rumah.
Bencana serupa juga terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di Desa Sitolubahal dan Robean, Kecamatan Purba Tua, yang mengakibatkan dua rumah tertimbun longsor.
Sementara itu, di Kabupaten Tapanuli Tengah, empat warga meninggal dunia akibat banjir bandang yang dipicu hujan ekstrem.
Menghadapi situasi ini, Puan meminta Pemerintah memastikan seluruh kebutuhan korban terdampak terpenuhi, termasuk warga yang mengungsi.
“Setiap kebutuhan masyarakat terdampak harus menjadi perhatian Pemerintah. Pemberian bantuan logistik jangan sampai terlambat, dan area pengungsian harus dipastikan kenyamanannya,” ujarnya.
Puan juga menekankan pentingnya layanan trauma healing, khususnya bagi warga yang kehilangan keluarga atau tempat tinggal. “Pemda dan stakeholder terkait perlu menyiapkan layanan trauma healing bagi warga. Bencana tidak pernah mudah dilalui, apalagi bagi mereka yang kehilangan,” ujarnya.
Selain aspek kemanusiaan, Puan meminta koordinasi lintas instansi diperkuat. “Hindari ego sektoral, pastikan keselamatan masyarakat yang paling utama,” tegasnya.
Ia juga mendorong percepatan rekonstruksi infrastruktur dasar, terutama jalan nasional dan jembatan yang rusak berat. Menurutnya, pemulihan harus dilakukan dengan prinsip build back better agar lebih tahan bencana.
“Segera relokasi sementara sekolah dan jalur alternatif logistik agar pemulihan pendidikan dan ekonomi tidak tertunda,” tutur Puan.
Puan menilai bencana di Sumatera Utara telah menghambat aktivitas vital masyarakat. Karena itu,
ia meminta Pemerintah menyiapkan bantuan pemulihan ekonomi, termasuk bagi petani dan pelaku UMKM yang kehilangan akses pasar.
“Sekali jalan terputus, sekolah tak bisa diakses, petani dan UMKM tak bisa angkut hasil. DPR akan mengawal setiap meter jalan, setiap anak kembali ke sekolah, dan setiap petani bisa angkut lagi hasil panen,” katanya.
Puan menegaskan bahwa tanggung jawab negara tidak berhenti pada penyaluran bantuan darurat. Pemulihan infrastruktur vital harus menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dapat kembali pulih.
“DPR akan mengawasi realisasi pemulihan infrastruktur dan memastikan tidak ada masyarakat yang merasa ditinggalkan saat bencana,” ujarnya.
“Negara harus hadir ketika rakyat membutuhkan. DPR akan terus mengawal proses penanggulangan bencana di Sumatera Utara hingga tahap rehabilitasi,” tutup Puan. (id10)
