JAKARTA (Waspada): Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen parlemen yang siap mendukung setiap agenda mengenai ketahanan air.
Penegasan ini disampaikannya saat menghadiri pembukaan World Water Forum (WWF) atau Forum Air Dunia ke-10 di Bali Internasional Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Senin (20/5/2024), dimana Indonesia bersama WWC menjadi tuan rumah.
Adapun pembukaan WWF ke-10 dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Forum Air Dunia ini diselenggarakan setiap tiga tahun sekali antara WWC atau Dewan Air Dunia bersama negara tuan rumah dengan mempertemukan peserta dari semua tingkatan dan bidang. Mulai dari pimpinan negara, parlemen, lembaga multilateral, politisi, akademisi, masyarakat sipil, hingga sektor swasta. Forum ini menghadirkan platform unik di mana komunitas air dan pengambil keputusan utama dapat berkolaborasi dan membuat kemajuan jangka panjang dalam mengatasi tantangan air global.
Usai acara pembukaan, Ketua DPR RI yang duduk di sebelah Presiden Jokowi dan Presiden WWC, Loic Fauchon, menghadiri rapat tingkat tinggi WWF ke-10 yang merupakan pertemuan para kepala negara yang mengikuti Forum Air Dunia tersebut.
Dalam sambutannya bertema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity (Memobilisasi Aksi Parlementer mengenai Air untuk Kemakmuran Bersama), Puan Maharani berbicara mengenai sejumlah permasalahan terkait air.
“Kita duduk bersama untuk satu tujuan yaitu merespons berbagai tantangan global yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mulai dari kelangkaan air, banjir, kekeringan, kebakaran hutan hingga kekurangan gizi, dan berbagai persoalan kesehatan lainnya. Ancaman krisis air juga telah lebih nyata, bahkan menjadi sleeping crisis,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani.
Puan kemudian berbicara mengenai data dari United Nations Environment Programme (UNEP) atau organisasi PBB untuk lingkungan yang mencatat lebih dari 50 persen penduduk dunia sedang manghadapi kekurangan air setidaknya satu kali dalam sebulan.
“Namun demikian, perhatian masyarakat internasional saat ini lebih fokus pada isu geopolitik, persaingan kekuatan, dan kompetisi ekonomi, bukan pada isu ketahanan air,” tuturnya.
Lebih lanjut, Puan menyinggung soal studi terbaru yang menunjukkan peningkatan signifikan belanja militer hingga mencapai US$2.4 triliun pada tahun 2023. Jumlah itu mencapai 2,3 persen produk domestik brutonya (PDB) global. Pada saat yang sama, pengeluaran sektor air di negera berkembang dan negera miskin hanya 0,5 persen dari PDB negaranya.
“Nampaknya, kita terjebak dalam kondisi misalokasi sumber daya. Ini sungguh kontradiktif, ketika dunia dihadapkan pada ancaman luar biasa, termasuk yang ditimbulkan perubahan iklim dan kelangkaan air,” ujarnya.
Padahal, lanjut Puan, jika Parlemen dan Pemerintah mampu meningkatkan pendanaan untuk pengadaan air bersih, maka persoalan kelangkaan air akan dapat diselesaikan secara signifikan. Oleh karenanya, Puan menegaskan komitmen parlemen dunia dalam menghadapi berbagai persoalan terkait air.
“Parlemen dengan teguh mendukung berbagai inisiatif untuk air dan melakukan realokasi sumber daya untuk ketahanan air. Parlemen siap memainkan peran sebagai institusi yang mewakili rakyat untuk melakukan aksi demi menyelesaikan persoalan air di level nasional maupun internasional,” tegasnya.
Pada rangkaian WWF ke-10, parlemen dunia juga akan mengadakan pertemuan membahas berbagai aksi yang perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan air. DPR RI bersama IPU menjadi tuan rumah Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) mulai hari ini.
Menurut Puan, ada beberapa isu subtantif yang akan dibahas dalam pertemuan Parlemen dunia dalam rangka WWF ke-10 itu, seperti bagaimana air sebagai pemecah kesepakatan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan mengingat permasalahan air menjadi salah satu agenda dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)
Kemudian terkait praktik inovatif untuk akses air yang inklusif dan adil. Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum pun akan membahas tentang air sebagai inti dari aksi iklim, serta diplomasi air, kerja sama, dan ilmu pengetahuan untuk perdamaian.
Puan menambahkan, Pemerintah dan Parlemen memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengubah kondisi kelangkaan air menjadi ketahanan air. “Mari kita lipatgandakan upaya bersama sehingga hak semua orang atas air bersih dapat terpenuhi,” ajak mantan Menko PMK tersebut.
Setelah menyampaikan sambutannya yang dilanjutkan dengan pertemuan tertutup antar kepala negara. Ketua DPR RI membuka acara Fair & Expo yang dihelat untuk mendukung pelaksanaan Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum. Dari hasil pertemuan parlemen dunia tersebut, Puan akan membawanya ke Sidang WWF ke-10 sebagai usul dari sisi parlemen untuk agenda terkait persoalan air bersama Pemerintah. (J05).
