JAKARTA (Waspada): Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022–2023 DPR setelah para anggota dewan menjalani masa reses sejak awal Oktober. Puan pun mengungkap sejumlah hal yang menjadi perhatian DPR di masa sidang kali ini.
“Semua harapan, aspirasi dan kritik yang telah disampaikan masyarakat saat reses agar dapat ditindaklanjuti oleh Alat Kelengkapan Dewan melalui rapat-rapat bersama dengan pemerintah dan lembaga negara terkait,” kata Puan pada rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Dalam sidang DPR kali ini, Puan turut menyampaikan rasa keprihatinan dan belasungkawa atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa daerah.
“Pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat bagi yang terdampak serta memperkuat upaya mitigasi bencana dalam menghadapi naiknya curah hujan pada akhir tahun 2022 ini,” tuturnya.
Tak hanya itu, Puan juga meminta Pemerintah memperhatikan beberapa permasalahan antara lain kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan harga bahan bakar minyak, pupuk subsidi untuk petani dan pungutan liar dalam pelayanan publik.
“Harapan rakyat adalah berbagai masalah tersebut dapat segera diatasi sehingga petani mendapatkan pupuk dengan mudah, pelayanan publik yang responsif tanpa pungli, penghasilan masyarakat meningkat, dan lain sebagainya,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Oleh karenanya, DPR melalui fungsi konstitusionalnya akan terus meningkatkan kinerja Pemerintah dalam menyelesaikan urusan rakyat. Dengan begitu, rakyat dapat merasakan hidupnya semakin hari semakin baik dan sejahtera.
Lebih lanjut, mantan Menko PMK ini meminta anggota dewan agar selalu mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi dan kesimpulan rapat kerja dengan mitra. Puan juga berpesan supaya rapat kerja senantiasa dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja Kementerian dan Lembaga sehingga urusan rakyat dapat diselesaikan.
“Rakyat menaruh harapan kepada tugas konstitusional DPR RI untuk membuat hidupnya semakin baik,” tegasnya.
Puan pun merinci, DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI akan menyelesaikan pembahasan sebanyak 15 Rancangan Undang Undang (RUU) yang saat ini dalam pembahasan Pembicaraan Tingkat I.
DPR juga akan segera menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2023.
“DPR RI juga akan memastikan kinerja APBN Tahun Anggaran 2022, yang akan segera memasuki kuartal terakhir, berjalan secara efektif dan efisien, penyerapan anggaran disetiap Kementerian dan Lembaga optimal, tidak terjadi pemborosan, dan belanja yang tepat sasaran,” tandasnya. (J05)
