JAKARTA (Waspada.id): Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP Haji) yang menjabat saat ini, secara otomatis ditunjuk menjadi Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah . Namun demikian, Hidayat Nur Wahid menekankan bahwa hal untuk memutuskan menteri dan wakil menteri merupakan hak prerogratif Presiden Prabowo Subianto.
Sebagaimana diketahui pasca disepakatinya perubahan ke-3 UU Nomor 8/2019 maka lembaga yang menyelenggarakan haji dan umrah jadi setingkat kementerian, bukan badan.
Menurutnya, dia mendukung agar Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP Haji ditunjuk menjadi Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah karena dinilai mepetnya waktu persiapan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2026, sehingga lebih baik Kementerian Haji dan Umrah , melanjutkan dari yang sudah berjalan di BP Haji sekarang.
“Keduanya telah menguasai amanat dan visi misi pengelolaan haji yang diinginkan Presiden Prabowo, selain penguasaan soliditas internal lembaga yang sangat dibutuhkan menghadapi persiapan haji 2026 yang sudah mulai berjalan, dan harapan besar umat akan suksesnya lembaga Kementerian Haji,” jelasnya di Jakarta, Selasa (2/9/2025), dikutip dari Parlementaria
Hidayat menyebutkan, Gus Irfan yang saat ini menjabat sebagai Kepala BP Haji merupakan cucu pendiri NU KH Hasyim Asyari dan banyak beraktivitas di pesantren maupun di kalangan NU. Sementara, Dahnil Anzar Wakil Kepala BP Haji merupakan aktivis Muhammadiyah yang pernah menjabat Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah.
Dengan rekam jejak tersebut, pada rapat haji terakhir di Komisi VIII (27/8), secara umum anggota Komisi VIII juga mendukung bila Kepala dan Wakil Kepala BP Haji untuk lanjut diangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri yang memimpin Kementerian Haji dan Umrah nanti.
“Mereka berdua selain merupakan perintis awal di BP Haji, yang sudah melampaui fase rintisan awal yang tentu tidak mudah dalam menyusun berbagai SOP dan kelengkapan kerja kelembagaan di sana, juga sekaligus telah mewakili dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah. Tentu kita dukung agar mereka berdua dilantik Presiden menjadi Menteri dan Wakil Menteri Haji, dengan harapan terwujudnya keinginan Umat agar penyelenggaraan haji ke depan menjadi lebih baik, lebih profesional, dan tidak mengulangi masalah2 seperti pada penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya. Dan tentu juga agar dapat memenuhi harapan Presiden Prabowo dengan dihadirkannya Kementerian Haji terpisah dari Kementerian Agama,” ujarnya . (id.10).
