JAKARTA (Waspada.id): Kantor Staf Presiden (KSP) menilai capaian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lompatan besar yang memperkuat fondasi ekosistem halal Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa keberhasilan BPJPH dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan capaian luar biasa dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional sebagaimana diarahkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Qodari dalam acara Media Gathering bersama Kepala BPJPH bertema “Sertifikasi Halal untuk Kemandirian Ekonomi: Kontribusi BPJPH dalam Mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto” yang digelar di FX Sudirman Jakarta pada Jumat (21/11/2025).
“Kami ingin menyampaikan apresiasi kepada BPJPH atas capaian luar biasa dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Indonesia,” kata Muhammad Qodari.
Menilik data pada Sihalal BPJPH, hingga 21 November 2025, BPJPH telah berhasil menerbitkan 3 juta sertifikat halal dengan capaian 10,3 juta produk bersertifikat halal. Pencapaian itu didukung oleh semakin kuatnya ekosistem layanan halal yang kini melibatkan 116 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 339 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), 107.089 Pendamping PPH, 25.369 penyelia halal terlatih, 3.255 juru sembelih halal, dan berbagai elemen penting lainnya. BPJPH juga telah menjalin 98 kerja sama saling pengakuan (MRA) dengan lembaga halal luar negeri.
Qodari juga mengapresiasi kolaborasi BPJPH dengan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem halal nasional.
“Kami juga mengapresiasi BPJPH, BGN, dan mitra terkait yang telah menyepakati langkah strategis untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penerapan sertifikasi halal pada seluruh SPBG,” sambungnya.
“Kolaborasi ini merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 untuk memastikan bahwa program MBG memenuhi standar halal, sekaligus mendukung Asta Cita Presiden dalam meningkatkan kualitas kesehatan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia terus menunjukkan kemajuan signifikan dalam ekonomi halal global. Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2024–2025, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam kinerja ekonomi Islam.
“Capaian ini menunjukkan bahwa produk halal Indonesia telah mampu menembus pasar internasional dan diakui kualitasnya oleh negara-negara konsumen terbesar produk halal dunia,” tuturnya.
Terkait peran KSP, Qodari menjelaskan bahwa lembaganya bertugas mengawal dan mempercepat kebijakan prioritas presiden dalam sektor halal. KSP memfasilitasi percepatan sertifikasi halal UMKM melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, memantau capaian sertifikasi serta pengembangan kawasan industri halal, memperkuat diplomasi ekonomi halal, mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi layanan halal, serta mendukung pengembangan sektor wisata yang terintegrasi dengan layanan dan produk halal.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyambut positif apresiasi dan dukungan KSP tersebut. Ia menilai kolaborasi antar-lembaga menjadi elemen penting dalam memperkuat daya saing industri halal nasional.
“Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya (atas) dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap (penyelenggaraan Jaminan Produk) halal yang luar biasa. Tahun depan kita mendapatkan (dukungan anggaran untuk kuota sebanyak) 1.350.000 (bagi) pengusaha mikro kecil digratiskan (sertifikasi halalnya) oleh Bapak Presiden,” pungkasnya.
