JAKARTA (Waspada.id): Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (UMKM) ekonomi kreatif lokal.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut II ini pun menyoroti beberapa hambatan utama yang dihadapi pelaku UMKM, yakni akses permodalan, pemasaran, serta sulitnya menembus pasar.
“Tantangan yang paling sulit saat ini dihadapi mereka (UMKM) adalah mengenai tidak kompetitif, khususnya terhadap barang-barang impor yang sangat murah,” ujar Lamhot saat berdialog dengan pelaku usaha di Yogyakarta, Rabu (24/09/2025).
Kunjungan kerja (kunker), spesifik Komisi VII DPR RI ini untuk menyerap aspirasi pengusaha mikro di sektor ekonomi kreatif, dengan meninjau langsung kondisi pelaku Batik Anantari di Yogyakarta, Provinsi DIY.
Menurutnya, masuknya produk impor murah melalui platform e-commerce memberi tekanan besar karena konsumen cenderung memilih harga terjangkau. Padahal potensi pasar domestik sangat besar.
“Bicara soal demand side, kita itu sangat besar, di Indonesia ini dengan penduduk kurang lebih 300 juta,” tukasnya.
Namun, politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menekankan, besarnya permintaan tidak otomatis menguntungkan produk lokal jika ruang pasar dikuasai barang impor murah. Lamhot juga menunjuk digitalisasi sebagai peluang dan masalah sekaligus. Banyak pengusaha mikro belum memanfaatkan platform digital.
“Banyak pengusaha-pengusaha mikro kita yang masih belum melek teknologi sehingga produk-produk mereka masih dipasarkan dengan pola konvensional,” tandasnya.
Kunjungan Komisi VII DPR RI ke Batik Anantari di Provinsi DIY membuka fakta bahwa transformasi digital belum menyentuh banyak pelaku UMKM ekonomi kreatif (ekraf). Sehingga, dinilai hal ini mengakibatkan pelaku UMKM tertinggal untuk bersaing dengan produk impor melalui e-commerce.
Karena itu, usai melihat kondisi pelaku ekraf lokal, Wakil Ketua Komisi VII, Lamhot Sinaga, mendesak agar transisi dari pasar fisik ke digital perlu dipercepat.
“Yang namanya market-market besar sekarang ruangnya itu, corongnya di digital market, dan transisi antara market fisik dengan market digital ini yang harus kita carikan solusinya,” kata Lamhot .
Dia menjelaskan kendala utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan pengrajin mikro, sulitnya akses ke platform yang menguntungkan produk lokal, serta logistik dan pemasaran skala kecil yang belum efisien. Sementara itu, platform besar cenderung memasarkan produk impor karena harga yang sangat terjangkau, sehingga produk lokal kalah bersaing.
Tanpa akselerasi digital, potensi ekspor dan penciptaan devisa dari ekonomi kreatif sulit diwujudkan. Untuk itu Komisi VII DPR akan merumuskan langkah kebijakan untuk memperkuat daya saing UMKM, termasuk upaya regulasi yang berpihak pada produk nasional dan program peningkatan kapabilitas digital bagi pelaku usaha mikro. (id10)
