JAKARTA (Waspada) Ketua DPP Partai Golkar, Lamhot Sinaga, merespons pernyataan politikus PDIP Masinton Pasaribu yang meminta Menko Luhut Binsar Pandjaitan mundur terkait wacana penundaan pemilu.
Seorang pembantu presiden menyampaikan pendapatnya, aspirasi dari masyarakat beliau sampaikan, apanya yang salah? Dalam berumah tangga sekalipun, kita bisa berbeda pendapat, apa lagi ini dalam kehidupan bernegara, ujar Lamhot Sinaga yanh juga anggota Komisi VII DPR RI ini kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya yang diterima, Selasa (12/4/2022) di Jakarta.
Lamhot Sinaga menambahkan isu penundaan Pemilu ini sudah ditutup oleh Presiden, langsung pada saat rapat terbatas kemarin.
Presiden dengan tegas menyampaikan bahwa Pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024, tidak ada penundaan, itu harus digaris bawahi, tukas wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara II ini.
Seperti diketahui, Politikus PDIP Masinton Pasaribu meminta Menko Luhut Binsar Pandjaitan mundur dari jabatan akibat kegaduhan wacana penundaan Pemilu
Lamhot Sinaga berharap semua pihak bijak dan berpikir jernih dalam menyikapi hal ini.
“Mari kita semua dewasa dalam berpolitik, masyarakat harus kita ajari pendidikan politik yang sehat, tanpa tumpangan kepentingan segelintir golongan. jangan membuat statement yang gaduh, ” tandasnya.
Dia menegaskan soal pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak preogratif presiden.
” Amanat konstitusi sudah jelas,” pungkas Lamhot Sinaga (J05
