JAKARTA (Waspada.id): Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan pentingnya peran pers yang sehat dan berintegritas untuk memperkuat kedaulatan ekonomi serta ketahanan bangsa di tengah tantangan disrupsi digital dan dinamika industri media.
Menurutnya, industri pers nasional kini berada pada fase transformasi yang sangat kritis. Beberapa fase yang kini terjadi, yakni disrupsi digital, meluasnya platform otomatis berbasis kecerdasan buatan (AI), serta dominasi algoritma distribusi konten mengubah pola konsumsi informasi masyarakat secara drastis.
“Ini bukan sekadar tantangan teknologi, tapi juga tantangan struktur ekonomi industri pers kita,” ucap Lamhot Sinaga sebagaimana dikutip dari Parlementaria, Selasa (10/2/2026).
Hal ini disampaikannya dalam agenda peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang dipusatkan di Kota Serang, Banten, Senin (9/2/2026), dengan mengangkat tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”,.
Sebagai informasi, data terbaru menunjukkan pergeseran konsumsi berita ke platform digital menggeser peran media tradisional dan dampaknya terasa pada model bisnis jurnalistik. Sebagai contoh, terangnya, sejumlah media cetak dan elektronik besar mengalami tekanan pendapatan iklan dan mempertahankan eksistensi bisnisnya.
Terlihat dari laporan Dewan Pers berupa tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai media nasional, termasuk media besar yang melakukan efisiensi sumber daya sebagai respons atas penurunan pendapatan iklan dan dominasi platform global terhadap pasar iklan digital.
Menyoroti data tersebut, Lamhot Sinaga menilai dominasi media digital telah menciptakan pasar berita yang tidak seimbang dengan 75 persen pendapatan iklan nasional kini berada di tangan platform digital global dan media sosial, meninggalkan media tradisional dengan sumber pemasukan yang terbatas.
Di samping itu, lanjut legislator Golkar ini, data laporan industri juga mencatat bahwa nilai pasar media digital Indonesia mencapai miliaran dolar, mencerminkan pertumbuhan konsumsi konten daring yang signifikan sementara segmen media cetak diperkirakan menurun.
Maka dari itu, ia menekan pers sehat bukan hanya soal independensi editorial, akan tetapi juga kemampuan industri media tumbuh secara ekonomi di tengah disrupsi sehingga perlu model bisnis yang solid dan penghormatan terhadap karya jurnalistik.
Terkait isu kedaulatan informasi juga kian relevan. Ia mencatat penyebaran disinformasi dan hoaks yang masif, terutama di platform digital, berdampak buruk terhadap kepercayaan publik kepada media.
“Sebab, DNA utama dari Pers adalah, penjaga kebenaran publik. Tanpa pers yang sehat, kedaulatan informasi kita akan rapuh,” tukas wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut II ini .
Oleh karen itu, dirinya bersama Komisi VII DPR mendorong sinergi antara regulator, pelaku media, dan pemangku kepentingan teknologi untuk menciptakan ekosistem yang adil dan berkelanjutan, termasuk pembahasan mengenai hak cipta dan kompensasi atas penggunaan karya jurnalistik oleh sistem otomatisasi AI.
“Kami di Komisi VII mendukung agenda transformasi digital yang inklusif, sekaligus menjaga hak dan nilai ekonomi dari industri pers nasional,” ujar Lamhot, menyebut bahwa kebutuhan reformasi model bisnis media menjadi urgensi bersama.
Dalam konteks disrupsi teknologi, Lamhot juga menekankan pentingnya penguatan literasi media masyarakat untuk mampu membedakan informasi akurat dan hoaks di era digital. “Ini bukan tugas pers saja, tapi juga tugas bangsa,” tambahnya.
Sebelumnya di HPN 2026, sejumlah pejabat dan pelaku industri media menyuarakan kekhawatiran yang sama tentang tantangan era digital, termasuk pergeseran pola konsumsi, risiko “zero-click” di mana publik hanya membaca ringkasan otomatis tanpa membuka sumber asli, serta kebutuhan perlindungan hak cipta konten jurnalistik terhadap penggunaan oleh platform berbasis AI.
Sebab itu, Lamhot menyerukan dukungan terhadap media lokal dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang tersebar di seluruh Indonesia. Baginya, media local juga merupakan motor penting menjaga dinamika berita daerah sekaligus memperkuat keterkaitan antara ekonomi lokal dengan pembangunan nasional.
“Pers yang sehat harus mampu jadi katalis bagi ekonomi produktif, bukan sekadar penengah informasi,” ujarnya.
Menutup pernyataan, dirinya mengajak seluruh insan pers untuk terus membangun profesionalisme jurnalistik di tengah tantangan globalisasi dan persaingan digital, serta mendorong solusi inovatif.
Tema HPN 2026 ini, menurutnya, menjadi momentum strategis untuk merumuskan langkah nyata demi memperkuat industri pers nasional menghadapi disrupsi digital, mempromosikan kemandirian ekonomi media, serta menjaga kedaulatan informasi di masa depan. (id10)
