JAKARTA (Waspada): Pemerintah akhirnya menetapkan larangan ekspor sawit dan minyak goreng (migor). Larangan ekspor berlaku mulai 28 April 2022 mendatang hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Keputusan itu, diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menggelar rapat terbatas membahas soal ketersediaan migor Jumat (22/4/2022).
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, pemerintah telah mengambil langkah substansial dalam mengatasi krisis ketersediaan bahan pokok.
“Saya ingin mengapresiasi langkah Presiden Jokowi melarang ekspor CPO dan migor. Langkah ini sangat penting untuk memproteksi pasar dan kepentingan dalam negeri,” kata Anis Matta dalam keterangannya yang diterima Sabtu (23/4/2022) di Jakarta.
Menurut Anis Matta, gejolak geopolitik telah membuat harga komoditas dunia naik tinggi. Naluri ekonomi akan membawa barang ke tempat dengan harga dan keuntungan tertinggi.
“Di sinilah negara harus hadir untuk mengendalikan agar naluri ekonomi tidak merugikan hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Anis Matta mengungkapkan, pada akhir Maret lalu, Rusia juga mengambil kebijakan serupa dengan Indonesia, dengan melarang ekspor minyak biji bunga matahari untuk menstabilkan harga di dalam negeri.
Rusia adalah pengekspor kedua minyak jenis ini dan menguasai sekitar 23 persen dari pasokan dunia.
Eksportir terbesarnya adalah Ukraina, yang menguasai pangsa pasar 46 persen atau senilai USD 3,4 miliar (sekitar Rp 51 triliun).
“Semoga pelarangan ekspor ini menjadi awal dari serangkaian langkah-langkah terukur pemerintah dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” katanya.
Ketua Umum Partai Gelora menegaskan, situasi krisis saat ini tidak bisa diurus secara ‘business as usual’ atau bisnis seperti biasa.
“Harus ada terobosan besar dan cara-cara non-konvensional untuk menyelamatkan rakyat. Berbagai problema harus diselesaikan sampai ke akar-akarnya, agak tidak terkesan sebagai “gimmick,” katanya.
Sebab, di tengah krisis global saat ini, tantangan terbesar kita adalah mencapai kemandirian pangan, sebab ketahanan pangan kita masih rapuh. (J05)
