JAKARTA (Wspada): Inovasi pelayanan publik SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meraih prestasi pada ajang bergengsi United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2024, setelah terpilih sebagai pemenang UNPSA tahun 2024 kategori khusus tackling climate change, melalui proses seleksi, review dan klarifikasi .
SIDIK KLHK menjadi satu-satunya inisiatif dari Indonesia yang mendapatkan perhargaan dalam UNPSA- 2024, dimana penyerahan penghargaan dilaksanakan pada acara puncak United Nations Public Service Forum (UNPSF), di Incheon, Korea, tanggal 24-26 Juni 2024. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) diwakili Inspektur Jenderal Kementerian LHK Laksmi Wijayanti menerima penghargaan.
SIDIK adalah perangkat penilaian cepat tingkat kerentanan dan risiko iklim, yang dikembangkan sejak tahun 2012, bertujuan untuk menyajikan informasi kerentanan perubahan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak perubahan iklim, termasuk data dan informasi indikatif kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia.
SIDIK, yang dapat diakses melalui www.sidik.menlhk.go.id, dikembangkan berdasarkan konsep kajian kerentanan dan risiko iklim yang digariskan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).SIDIK mengukur seberapa besar dampak perubahan iklim yang dinyatakan dalam indeks keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi.
Perangkat ini memanfaatkan data-data social-ekonomi, demografi, lingkungan, infrastruktur, dan proyeksi iklim untuk menghasilkan informasi tingkat kerentanan dan risiko iklim, dengan unit analisis hingga level desa.
Fleksibilitas Dalam Penyesuaian IndikatorAdapun kekuatan SIDIK ada pada fleksibilitasnya dalam penyesuaian indikator dan penggunaan data lokal dan pengaturan pembobotan, sehingga dapat membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim ke perencanaan pembangunan.
Sebagai informasi, tanggal 23 Juni ditetapkan oleh PBB sebagai Hari Pelayanan Publik, yang dimaksudkan untuk merayakan nilai dan keutamaan pelayanan publik kepada masyarakat.
UNPSA sendiri diselenggarakan untuk memberikan pengakuan internasional, atas keunggulan dalam pelayanan publik, untuk menghargai pencapaian kreatif yang mengarah pada administrasi publik yang efektif dan responsif di negara-negara di seluruh dunia. Disamping itu, UNPSA bertujuan untuk mempromosikan dan menghargai inovasi yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).(Jo5)
