JAKARTA (Waspada.id): Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendata lebih dari 80 persen sumber pendapatan penduduk lanjut usia (lansia) berasal dari anggota keluarga atau anak yang masih aktif bekerja.
Tanpa adanya tabungan pensiun, maka generasi muda akan selalu disulitkan untuk membiayai generasi tua, atau dalam hal ini dikenal dengan istilah sandwich generation.
Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kemenkeu Ihda Muktiyanto menyoroti, fenomena sandwich generation sudah banyak terjadi di masa kini dan berpotensi berlanjut di masa depan.
“Saat ini rumah tangga lansia di Indonesia masih sangat bergantung pada anggota keluarga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya,” ujarnya dalam acara Indonesia Pension Fund Summit 2025 di Tangerang Selatan, Kamis (23/10/2025).
Dia katakan, hanya sebagian kecil lansia yang di masa tuanya mampu mengandalkan jaminan pensiun maupun hasil investasinya dari masa saat masih bekerja aktif. Alhasil, lansia menjadi kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pengeluaran paling rendah di antara kelompok masyarakat lainnya.
“Jadi lansia berada pada posisi pengeluaran terbawah, itu ditenggarai mengalami keterbatasan untuk bisa menjaga kualitas hidup di masa usia senjanya,” ujar Ihda.
Fenomena ini pun, lanjutnya, berpotensi berlanjut di masa depan jika generasi masa kini sejak dini tidak menyiapkan dana persiapan di masa tua.
“Salah satu masalah tantangan terbesar dalam sistem pensiun Indonesia, adalah cakupan kepesertaan yang masih rendah,” ungkap Ihda.
Pada 2024, katanya, dari total 144,6 juta tenaga kerja, hanya 23,6 juta di antaranya yang terdaftar sebagai peserta program pensiun wajib. Angka ini setara dengan 16,32 persen dari total tenaga kerja.
Data tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas pekerja di Indonesia, khususnya di sektor informal dan UMKM, masih menghadapi risiko yang besar ketika memasuki masa pensiun karena tidak di-cover dengan jaminan pensiun yang memadai.
Tantangan lainnya adalah aset dana pensiun Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
Menurut Ihda, aset program pensiun Indonesia masih didominasi oleh program pensiun wajib, khususnya untuk jaminan hari tua atau JHT. Pada 2024, total aset program pensiun mencapai Rp 1.509,99 triliun. Aset ini terdiri dari aset program pensiun wajib Rp 1.127,46 triliun dan aset program pensiun sukarela Rp 382,53 triliun.
Total aset program pensiun Indonesia tersebut setara degan 6,8 persen dari Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut kecil sekali, jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang sudah mencapai di atas 60 persen dari PDB.
“Artinya kita mempunyai tantangan cukup besar untuk bisa meningkatkan skala dan kedalaman aset dana pensiun, agar lebih dapat berperan secara signifikan dalam menjamin kesehatan manusia sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan jangka panjang Indonesia,” pungkasnya. (Id88)
