JAKARTA (Waspada): Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan bahwa sektor pariwisata harus menjadi salah satu motor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut II ini, untuk mewujudkan Asta Cita, khususnya target pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen, sektor pariwisata memiliki potensi besar yang harus segera digarap serius oleh pemerintah.
“Pariwisata adalah sektor strategis yang tidak hanya menyerap tenaga kerja besar, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap devisa negara. Kalau ingin mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, sektor ini wajib menjadi prioritas,” ujar Lamhot Sinaga di sela-sela reses masa persidangan ketiga DPR RI di Samosir, Sumatera Utara, Senin, (2/6/2025).
Lamhot mencontohkan keberhasilan Jepang dalam menjadikan pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi baru di tengah kondisi global yang tak menentu, termasuk era ketegangan dagang global (trade war).
“Di tengah ketidakpastian global, Jepang justru mengambil langkah strategis dengan mengembangkan sektor pariwisata. Hasilnya luar biasa. Tahun 2024, jumlah wisatawan mancanegara ke Jepang mencapai 60 juta orang,” paparnya.
Dampak ekonomi dari kebijakan tersebut pun sangat signifikan. Lamhot menyebutkan bahwa pariwisata kini menjadi penyumbang devisa terbesar kedua bagi Jepang setelah industri manufaktur, khususnya otomotif.
Ia juga menyoroti keseriusan Pemerintah Jepang dalam membangun dan mengelola ekosistem pariwisata secara holistik dan merata.
“Di Jepang, tidak hanya Tokyo yang menjadi destinasi utama. Ada Osaka, Gunung Fuji, Kyoto, dan daerah-daerah lainnya yang dikembangkan dengan identitas dan kekuatan masing-masing. Ini membuat persebaran wisatawan menjadi lebih merata dan tidak terpusat,” jelasnya.
Hal ini, lanjut Lamhot, patut dijadikan benchmark (patokan) oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam membangun destinasi wisata super prioritas seperti Danau Toba, Labuan Bajo, Borobudur, Likupang, dan Mandalika.
“Pemerintah harus konsisten dalam pembangunan dan pengembangan kawasan wisata super prioritas. Tidak cukup hanya seremoni, tetapi harus ditopang dengan infrastruktur, regulasi pendukung, dan promosi yang berkelanjutan,” kata dia.
Lamhot juga mengingatkan bahwa sejak tahun 2022, terjadi tren penurunan wisatawan Jepang ke Indonesia, sebaliknya jumlah wisatawan Indonesia ke Jepang meningkat drastis.
“Kalau dulu Indonesia surplus dalam hal wisatawan, kini sudah defisit. Ini pertanda bahwa pariwisata kita harus berbenah dan tidak boleh tertinggal,” paparnya.
Lamhot juga menegaskan, bahwa sektor pariwisata berpotensi menjadi solusi utama dalam meningkatkan pendapatan negara, bahkan melampaui sektor migas. Hal ini tentu saja menjadi bagian dari upaya pemerintah terhadap pembangunan pariwisata nasional yang merata dan berkelanjutan.
“Terbukti pada tahun 2019, sebelum pandemi COVID-19, sektor pariwisata berhasil menyumbang devisa negara lebih tinggi dibandingkan sektor migas, padahal saat itu pariwisata belum menjadi prioritas utama dalam strategi peningkatan pendapatan negara,” ujarnya.
Karena itu, Lamhot menekankan perlunya pemerataan pembangunan sektor pariwisata, khususnya di destinasi super prioritas seperti Danau Toba, Labuan Bajo, dan destinasi lainnya di luar Bali.
“Pemerintah harus menggenjot pengembangan pariwisata di daerah lainnya. Tak hanya di Bali. Salah satunya dengan membangun infrastruktur dasar yang mendukung kenyamanan dan kualitas hospitality. Selain itu, reformasi regulasi yang menghambat investasi di sektor pariwisata juga sangat penting,” jelasnya.
“Kita berharap seluruh pemangku kepentingan di sektor pariwisata, baik pusat maupun daerah, memiliki visi jangka panjang dan komitmen nyata untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan ekonomi nasional,” pungkas Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga. (J05)
