JAKARTA (Waspada): Kelompok mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) melaksanakan aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2024).
Dalam rilisnya yang diterima Waspada, Kedatangan massa AMPPUH dengan menggunakan topeng mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan ataupun pungutan liar (pungli) perekrutan 21 calon karyawan PDAM dengan tarif Rp100 juta-Rp150 juta per orang.
Koordinator Aksi Azmi Pratama menyampaikan JP diduga dalang dari kasus dugaan pungli ini. Pun perbuatan yang melanggar Undang-undang ini dilakukan melalui Direktur Utama PDAM Tirta Nauli MP.
“Tangkap dan periksa Wali Kota Sibolga JP dan Dirut PDAM MP. Jangan jadikan PDAM sebagai keran untuk mengalirkan “uang haram” demi kepentingan pribadi dan kelompok,” ungkap Azmi.
Ia juga menyampaikan nama-nama karyawan yang sudah masuk PDAM Tirta Nauli Sibolga dengan mahar Rp100-150 juta/orang yakni; Rizky Bahari Siahaan. Guntur Sapala. Aru Pramon. Dimas. Aprilia Azhari. Ivan Panggabean. Daniel P Panggabean. Arnaldo P Harahap. M.Wali Siregar. Faisal Martha Manalu. Tasya Miranthi. M Abdul Laden Hutabarat. Siti Maya Sari Tanjung. Achmad Ikram Panggabean. Pascal Cardon Situmorang. Naufal Septianto. Iri Maurizka Fitri Mandailing. Yoel Rizki Sinaga. Ita Labora Sinaga. Azhari Putra Limbong. Devi Octavianus Karo- karo.
“Jumlah karyawan yang masuk pada tahun 2024 ini sebanyak 21 orang, bila rata-rata uang suap masuk 100-150 juta/orang. Maka jumlah hasil dari pungutan liar tersebut sekitar Rp3,15 miliar yang dibagi menjadi dua bagian pertama 70% diberikan kepada Wali Kota Sibolga dan 30% kepada kepada Direktur PDAM Kota Sibolga,” tegasnya.
Yang lebih miris lagi, kata Azmi bahwa diduga uang pungli tersebut diperuntukkan MP untuk membayar mahar salah satu partai politik demi menyalurkan “sahwat” politiknya mencalonkan diri sebagai bacalon Wakil Wali Kota Sibolga pada November mendatang.
“MP kalau tidak mampu jangan maju mencalonkan diri dengan memeras atau memanfaatkan jabatan Dirut untuk membuka keran air uang haram,” tegasnya.
Adapun tuntutan dari massa AMPPUH diantaranya :
- Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan/ pungutan liar (pungli) perekrutan 21 calon karyawan PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara berkisar Rp3,15 miliar.
- Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan memeriksa oknum Wali Kota Sibolga JP dan Dirut PDAM MP karena diduga sebagai aktor intelektual kasus dugaan pungli perekrutan 21 calon karyawan PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga Sumatera Utara berkisar Rp3,15 miliar serta diduga uang hasil pungli tersebut diperuntukkan untuk membayar mahar salah satu partai politik demi menyalurkan sahwat politik MP dalam rangka pencalonannya menjadi bacalon Wakil Wali Kota Sibolga pada 27 November 2024 yang akan datang.
Sebagai wujud konsistensi dalam mengawal kasus pungli ini, massa AMPPUH siap melaksanakan demonstrasi setiap pekannya demi terciptanya good government.(a16)
Saya mewakili masyarakat Desa untemungkur lV Raso kecamatan kolang kabupaten Tapanuli Tengah kecewa dengan sikap pemerintah desa maupun daerah yang tidak lagi bisa menjadi pilihan petani menanam padi akibat rusaknya aliran muara beberapa tahun terakhir ini, sedangkan kita bergantung pada beras impor kami meminta kepada pihak terkait daerah maupun pusat agar bisa desa kami diprioritaskan atas perhatian bapak ibu saya mewakili masyarakat Desa untemungkur lV mengucapkan terima kasih