Scroll Untuk Membaca

Nusantara

Mahfud Ingatkan Kadaluwarsaan Tindak Pidana Korupsi 18 Tahun

Mahfud Ingatkan Kadaluwarsaan Tindak Pidana Korupsi 18 Tahun
Suasana acara pembekalan terhadap kepala atau wakil kepala daerah yang berstatus kader PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Jakarta Selatan (Ist)
Kecil Besar
14px

JAKARTA (Waspada): Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan kepala daerah harus berhati-hati dan tidak tergiur sehingga terjebak praktik korupsi.

Hal ini disampaikan Mahfud saat memberi pembekalan terhadap kepala atau wakil kepala daerah yang berstatus kader PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5/2025).

Mahfud menyebutkan jebakan korupsi harus dibicarakan agar kepala daerah tidak terkena kasus.

Ia pun menuturkan beberapa contoh bagaimana kepala daerah terkena kasus hukum.

“Menyusun APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Negara ) dan program bersama DPRD secara kolutif sehingga banyak kepala daerah dan DPRD-nya masuk penjara secara berjamaah. Bisa juga dengan praktik melakukan mark up atau mark down untuk mendapat kick back,” kata Mahfud.

“Hati-hati. Ini kasus-kasus yang saya bicarakan. Jadi jangan sampai terjebak korupsi,” kata Mahfud mengingatkan.

Oleh sebab itu, dia meminta para kepala dan wakil kepala daerah untuk selalu berhati-hati. Karena tindak pidana korupsi kadaluwarsanya 18 tahun. Sudah pensiun pun masih dikerjar.

“Jadi jangan tergiur. Kalau saat menjabat berbuat baik dan sesuai ideologi partai maka pensiun dengan gagah dan tidur dengan tenang,” tandasnya.

Mahfud menyebutkan tidak bisa dipungkiri sekarang korupsi sedang marak. Indikatornya adalah indeks persepsi korupsi yang anjlok luar biasa.

Pola korupsinya terdesentralisasi juga, baik secara vertikal maupun horizontal.

Selain greedy, sebut Mahfud, korupsi juga disebabkan sistem rekrutmen politik yang sulit mengendalikan korupsi.

Sistem pemerintahan dan rekrutmen politik yang berlaku mendorong orang korup sehingga orang baik pun menjadi korup. Belum lagi karena sistem pemilihan terbuka dan liberal, harus dibayar mahal.

Seperti kemarin, saat pemateri bicara, para kepala daerah dengan tekun mendengarkan paparan Mahfud MD.

Saat pembekalan pagi ini, hadir sejumlah pengurus DPP PDIP, antara lain Djarot Saiful Hidayat, Komarudin Watubun, Ganjar Pranowo dan Wakil Sekjen yang juga Kepala Sekretariat PDIP Aryo Adhi Dharmo.
Sebagaimana diketahui DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menekankan pentingnya penyelarasan program partai yang berlandaskan Pancasila dan mengutamakan kerakyatan dengan kebijakan daerah.

Program penyelarasan ini pun dipaparkan DPP PDIP pada acara pembekalan bagi Kepala/Wakil Kepala Daerah Se-Indonesia Pemenang Pilkada 2024 di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (16/5/2025), yang dihadiri Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, didampingi Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo (J05)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE