JAKARTA (Waspada): Presiden RI Kelima yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri merasa bersyukur terkait adanya peningkatan kesadaran akan keunggulan Indonesia sebagai negara maritim, bukan negara kontinental yang dibangun dengan wawasan daratan.
Hal itu disampaikan Megawati saat menjadi pembicara kunci dalam acara seminar internasional Hari Hidrografi Dunia 2023 bertajuk “Hydrography; Underpinning The Digital Twin of The Ocean” yang digelar di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (21/6/2023).
“Syukur alhamdulillah bahwa kesadaran akan Indonesia unggul sebagai bangsa bahari semakin meningkat jadi kerja sama antar BRIN dengan Pusat Hidro Oseanografi TNI AL menjadi bukti. Pushidrosal telah berhasil menempatkan tanggung jawab Indonesia melalui ekspedisi Jala Citra satu, dua dan tiga,” kata Megawati.
Megawati mengingatkan jika perubahan dinamika peradaban harus selalu dijadikan sebuah dasar pikir. Menurutnya, anak-anak muda Indonesia yang pergi ke luar negeri, namun tak banyak mengadaptasikan pikirannya untuk negara. Terutama soal Indonesia merupakan negara kepulauan.
“Sebagai contoh ketika saya menjabat presiden, saya bertanya pada para dirjen, terutama mereka yang ada kaitannya dengan perhubungan. Saya tanya, coba tolong, dari tiga transportasi darat, laut, udara, mana yang paling utama? Rata-rata pada waktu itu mengatakan darat. Jadi saya ketawa saja dan saya suruh ulang: ‘berarti kamu belum beradaptasi dengan negaramu”. Sebetulnya seperti apa? (Karena) Masih berpikir secara kontinen,” tuturnya.
Megawati kembali mengingatkan, jika Indonesia merupakan negara kepuluan terbesar di dunia. Ia kemudian menceritakan bagaimana Indonesia di zaman Bung Karno.
Kala itu, kata dia, Indonesia juga belum memiliki aturan kedaulatan wilayah sebuah negara berdasar batas zona lautannya. Dari dasar itu ah kemudian muncul deklarasi Djuanda yakni hukum internasional untuk pengakuan kedaulatan wilayah berdasarkan batas lautan.
“Pada waktu itu saya ingat karena belum ada suatu aturan maka kapal asing pun bisa masuk ke selat-selat kita. Oleh sebab itu ketika itu digodok pada waktu zaman Bung Karno yang akhirnya disebut deklarasi Djuanda. Itulah yang menutup ruang lingkup seluruh Tanah Air kita ini. Jangan salah, Tanah Air kita ini, menjadi sebuah negara,” urainya.
“Negara yang tertutup, tidak bisa kapal kapal yang datang bebas melalui selat-selat dan lain sebagainya. Demikian juga hal-hal yang harusnya menjadi wilayah kita seperti pulau-pulau terluar dan sebagainya,” imbuhnya.
Karena adanya deklarasi Djuanda, mau tak mau setiap negara wajib memiliki penguasaan akan hidrografi dan hidro-oseanografi.
Megawati kemudian meminta untuk ke depannya selalu ada pembaharuan, terlebih dalam dunia maritim Indonesia.
“Jadi apa dengan adanya deklarasi Djuanda ini konsekuensinya menempatkan hindrologi dan oseanografi tadi saya berbicara pada bapak bapak berdua bahwa selalu harus ada updating (pembaharuan),” tuturnya.
Megawati menceritakan, di era pemerintahan Proklamator dan Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno, cara pandang Indonesia sebagai negara maritim itu sudah mengedepan. Ia lantas menceritakan bagaimana pertama kali Universitas Pattimura didirikan.
Kala itu, perguruan tinggi tersebut didirikan oleh Bung Karno dengan tujuan agar menjadi pusat oseanografi terbesar di Asia Tenggara. Namun, saat ini Megawati tak yakin jika universitas tersebut masih memiliki tujuan yang sama atau tidak.
“Tapi apakah sudah tidak disesuaikan seperti apa yang seharusnya? Padahal, menurut saya ide itu sangat baik oleh Bung Karno. Yaitu Universitas Pattimura itu sebenarnya seharusnya dijadikan pusat oseanografi terbesar di Asia Tenggara. Sekarang pasti tidak seperti itu lagi,” katanya.
Megawati Soekarnoputri juga menerima penghargaan brevet kehormatan hidro-oseanografi dari TNI AL.
Acara penyematan brevet kehormatan itu dilakukan dalam sebuah acara yang dibalut seminar internasional Hari Hidrografi Dunia 2023.
Sebelum brevet diserahkan, terlebih dahulu dibacakan surat Keputusan yang ditandatangani Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali.
“Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) mempertimbangkan dan memutuskan, menetapkan keputusan pemberian brevet kehormatan kepada nomor 1: Prof.Dr (HC) Megawati Soekarnoputri, jabatan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)” demikian keputusan tersebut.
Selain Megawati, penerima brevet kehormatan adalah Laksamana Muda (TNI) Iwan Isnurwanto yang juga Asrena KSAL, Amrih Jinangkung yang merupakan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, serta Bebeb AK Nugraha Djundjunan yang merupakan Dubes Luar Biasa Berkuasa Penuh RI untuk Yunani.
“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada 20 Juni 2023,” demikian lanjutan keputusan tersebut.
Usai dibacakan, dihantarkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga, Megawati berjalan menuju panggung. Sebuah jaket dipakaikan kepada Megawati. Selanjutnya, KSAL diwakili oleh Wakil Kasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri menyematkan brevet kehormatan.
Didampingi, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, Megawati menyaksikan secara langsung proses penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara TNI AL dengan BRIN. Hal ini juga disaksikan langsung oleh para pejabat TNI AL. (irw)
