Menteri LHK Gelar Pertemuan Bilateral Dengan Presiden IUCN

  • Bagikan
Menteri LHK Gelar Pertemuan Bilateral Dengan Presiden IUCN
Suasana pertemuan bilateral Menteri LHK Siti Nurbaya dengan Presiden International Union for Conservation of Nature (IUCN) Razan Al Mubarak pada Kamis (1/2/2024). (Ist)

JAKARTA (Waspada): Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden International Union for Conservation of Nature (IUCN) Razan Al Mubarak yang juga merupakan UN Climate Change High Level Champion for COP28 Presidency Team, sekaligus Chairman of Environment Agency of Abu Dhabi, untuk membahas isu terkait pelestarian alam dan keanekaragaman hayati, serta kolaborasi dalam Mangrove Alliance for Climate (MAC).

Dalam pertemuan yang dilakukan, Kamis (1/2/2024) di Jakarta juga membahas sejumlah hal diantaranya rencana kerja implementasi hasil COP28 “ UAE Consensus” dengan agenda aksi yang ambisius dan inklusif.

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan, bahwa dalam Presidency UAE COP28 juga telah dihasilkan 11 pledges and declarations on food system, health, serta renewable energy and efficiency.

Pertemuan tingkat tinggi iklim tersebut juga menghasilkan inisiatif untuk dekarbonisasi heavy emitting industries.

Kemudian, Menteri Siti menjelaskan kerja implementasi hasil COP UNFCCC yang sudah dilaksanakan secara intensif sejak COP26 Glasgow terkait agenda Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, dimana Indonesia telah menerbitkan dokumen resmi Pemerintah melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Operational Plan pada Maret 2022.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk mengimplementasikan target-target iklim dalam FOLU Net Sink 2030, dengan estimasi sebesar USD 14.5 miliar, yang hingga saat ini terutama tergantung pada Indonesia’s own State Budget,” ujarnya.

Menteri Siti menyatakan Indonesia telah menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian penurunan emisi, di atas target penurunan emisi yang dicantumkan dalam NDC Indonesia.

Mengenai achievements Indonesia dalam hal penurunan emisi yang bersumber dari deforestasi dan degradasi hutan, Indonesia telah menerima Results-Based Contributions dari Norwegia, GCF, FCPF dan BioCF dengan nilai tidak kurang dari USD 400 juta, ini yang tercatat hingga akhir 2023. Nilai ini akan mencapai hingga di atas USD 500 juta di tahun 2024/2025.

Selanjutnya, Menteri Siti menjelaskan tentang tata kelola karbon di Indonesia, termasuk mekanisme perdagangan karbon melalui Bursa Karbon Indonesia yang sudah mulai aktif, meski belum terlalu dinamis sebagaimana yang diharapkan.

Dalam hal ini, Pemerintah sudah menyiapkan segala peraturan untuk dapat menjamin bisnis karbon yang legal, transparan, dan berintegritas memenuhi kaidah-kaidah tata kelola karbon atau carbon governance.

Pertemuan kali ini juga membahas kerjasama mangrove antara RI dan UAE.

Menteri Siti mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti kerja sama mangrove dengan Jepang dan Jerman, akan menyusul Korea dan lain-lain, termasuk tentang rencana World Mangrove Centre Bali Grand Forest Park di Bali.

Pemerintah Indonesia menetapkan Bali sebagai lokasi World Mangrove Centre dengan segala variasi kegiatan dan kepentingan global.

Pentingnya Pendanaan Iklim

Pada kesempatan tersebut, Razan Al Mubarak menggarisbawahi bahwa pentingnya pendanaan iklim (climate finance) seperti yang dijanjikan negara maju dalam mendukung pencapaian agenda utama penurunan emisi global, termasuk di Indonesia melalui implementasi kebijakan FOLU Net Sink 2030.

Ia juga mengajak dan meminta Indonesia untuk bersama negara-negara anggota UNFCCC untuk mengimplementasikan hasil COP28 secara nyata dan lebih luas lagi dengan pengembangan bersama south-south cooperation.

Razan Al Mubarak menyampaikan apresiasi dan kekagumannya atas kerja operasional yang sistematis melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang meliputi sustainable forest management; penguatan carbon governance, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi hutan dan satwa liar, perhutanan sosial, rehabilitasi mangrove dan restorasi gambut serta penanganan isu-isu masyarakat adat.

Saat ini, kerangka kerja rinci Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 juga sudah dibangun untuk daerah-daerah.

Selain itu, sudah disiapkan manual kerja antara lain tata kelola gambut, perhutanan sosial, pengelolaan hutan lestari, reduced impact logging, kemitraan konservasi, dan lain- lain.

Razan Al Mubarak memberikan atensi khusus pada perhutanan sosial, yang dinilainya sebagai kebijakan penting Indonesia memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat, dan memfasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Ia mengapresiasi capaian-capaian agenda perhutanan sosial Indonesia.

Isu lain yang diangkat Menteri Siti kali ini juga tentang kerja-kerja konservasi wildlife dan ekosistem habitatnya di Indonesia.

Kekayaan wildlife dan flagship species di hutan Indonesia yang sangat luas ini menjadi poin penting yang menjadi perhatian khusus Razan Al Mubarak.

Sebagai Presiden IUCN, Razan menjelaskan tentang kerja-kerja IUCN dan harapannya kepada Indonesia untuk bekerjasama dalam penguatan kerja, dan keanggotaan serta kegiatan bersama IUCN untuk konservasi dan perlindungan satwa liar.

Terkait isu karbon, Razan Al Mubarak menyampaikan studi terbaru IUCN, bahwa hutan yang merupakan habitat satwa liar, akan menjadi sekuestrasi karbon (carbon sequestered) yang lebih besar nilainya dibandingkan hutan tanpa satwa liar. Ini penting sekali bagi Indonesia yang sangat kaya akan satwa liar dan flagship species.

Menteri Siti menyambut baik usulan untuk membangun kerja bersama IUCN tersebut.

Untuk itu, ia mengundang Razan untuk kerja lapangan bersama ke hutan Sumatera dan Kalimantan, terutama untuk perlindungan flagship species, seperti Harimau Sumatra, badak, gajah dan orangutan, termasuk Orangutan Tapanuli dan Orangutan Kalimantan, serta Badak Jawa.

Menutup pertemuannya dengan Razan Al Mubarak, Menteri Siti mengucapkan terima kasih atas diskusi yang sangat berkesan, dalam kunjungan kerja untuk pertama kalinya ke Indonesia. (J05/Rel)

  • Bagikan