JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mendorong reformasi birokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender melalui penguatan kepemimpinan perempuan di jabatan publik, sejalan dengan Asta Cita ke-4 tentang pembangunan sumber daya manusia unggul dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Komitmen tersebut tercermin dari apresiasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi terhadap peran aktif Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Indonesia dalam memperluas ruang kepemimpinan perempuan di sektor publik.
Apresiasi itu disampaikan Menteri PPPA saat menghadiri Perayaan HUT ke-7 PIMTI Perempuan Indonesia sekaligus PIMTI Awards 2025. Menurut Arifah, forum tersebut menjadi ruang refleksi strategis dalam memperkuat arah kebijakan nasional menuju birokrasi yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kegiatan ini menjadi ruang refleksi penting dalam memperkuat arah reformasi birokrasi yang inklusif melalui kepemimpinan perempuan. Momentum ini juga bertepatan dengan Peringatan Hari Ibu, yang mengingatkan bahwa kepemimpinan perempuan lahir dari nilai-nilai ketangguhan, empati, dan tanggung jawab,” ujar Arifah.
Ia menegaskan, kepemimpinan perempuan bukan untuk menggantikan peran laki-laki, melainkan menghadirkan perspektif baru dalam proses pengambilan keputusan publik.
“Ketika perempuan diberi ruang untuk memimpin, mereka tidak hanya mengubah kebijakan, tetapi juga cara memanusiakan pembangunan. Karena itu, penguatan kepemimpinan perempuan di jabatan publik perlu didukung secara menyeluruh, tidak hanya melalui penempatan jabatan, tetapi juga sistem kerja yang mendukung serta peningkatan kapasitas,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, PIMTI Perempuan Indonesia mengangkat tema “Asa Nyata Perempuan Indonesia, Hadir Berkarya untuk Kemajuan Negeri”. PIMTI juga memberikan penghargaan PIMTI Awards 2025 atas penerapan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada empat kategori, yakni Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, keterlibatan perempuan bukan sekadar representasi, tetapi menjadi aktor kunci dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Di sisi lain, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa masih banyak perempuan ASN yang menghadapi hambatan struktural maupun kultural. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan dan regulasi yang berpihak secara adil, transformasi budaya organisasi, keteladanan kepemimpinan, serta penguatan semangat women support women,” ujar Rini.
Kegiatan ini juga ditandai dengan peluncuran Podcast PIMTI, sebagai inovasi ruang edukasi dan inspirasi bagi perempuan Indonesia untuk terus bekerja, berkarya, dan berinovasi dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara.(id11)
