JAKARTA (Waspada): Pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, ditunjuk sebagai Amiratul Hajj atau pemimpin misi haji perempuan Indonesia. Penunjukan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak jamaah perempuan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
“Penunjukan ini bukan semata soal kepemimpinan, melainkan juga bentuk nyata komitmen negara dalam menjamin hak-hak perempuan, termasuk hak untuk beribadah dengan aman, nyaman, dan bermartabat. Penyelenggaraan ibadah haji perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang inklusif dan sensitif gender,” ujar Menteri PPPA di Jakarta, Kamis (29/5).
Sebagai Amiratul Hajj, Menteri PPPA akan memantau secara langsung pelaksanaan layanan dan perlindungan bagi jemaah perempuan mulai dari akomodasi, pendampingan, hingga penanganan dalam situasi darurat. Kementerian PPPA akan bersinergi erat dengan Kementerian Agama, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), serta otoritas Arab Saudi untuk memastikan seluruh aspek kebutuhan perempuan terpenuhi secara menyeluruh.
“Banyak jamaah perempuan yang datang untuk beribadah dalam usia yang tidak muda, sebagian dengan kondisi fisik yang rentan. Mereka membutuhkan perlindungan dan pendampingan yang sensitif terhadap kebutuhan mereka. Negara harus hadir sepenuhnya, tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara empati,” tegas Menteri PPPA.
Langkah ini sekaligus mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap isu perlindungan jemaah perempuan, mengingat besarnya proporsi perempuan dalam keberangkatan haji setiap tahunnya. Kehadiran pemimpin perempuan di lapangan diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan berbagai isu spesifik yang dialami jemaah perempuan.
Menteri Agama, Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa penunjukan Amirul Hajj dan Amiratul Hajj menandai dimulainya misi kenegaraan dalam pelaksanaan haji, yang bertujuan untuk memastikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah Indonesia.
“Amirul Hajj dan Amiratul Hajj mengemban amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh jemaah Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan layanan terbaik selama menjalankan ibadah. Tugas ini juga mencakup diplomasi dengan otoritas Saudi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji ke depan,” jelas Menteri Agama, Kamis (29/5).
Hingga 29 Mei 2025, tercatat sebanyak 482 kloter jamaah haji reguler telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari total 180.734 jemaah yang sudah tiba, sebanyak 105.085 atau 55 persen di antaranya adalah perempuan.
“Dominasi jumlah jemaah perempuan dalam penyelenggaraan haji menjadi alasan kuat pentingnya perlindungan dan perhatian khusus terhadap kebutuhan mereka,” pungkas Menteri Agama.
Penunjukan Menteri PPPA sebagai Amiratul Hajj mencerminkan kemajuan penting dalam pemenuhan hak beribadah yang setara dan perlindungan menyeluruh bagi jamaah perempuan Indonesia.(j02)
