Scroll Untuk Membaca

Nusantara

Minimnya Infrastruktur Kendala Utama Pemerataan Informasi

Minimnya Infrastruktur Kendala Utama Pemerataan Informasi
Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema 'Upaya Pemerataan Informasi Hingga Daerah Tertinggal Terluar Terpencil' di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (13/8). (Waspada/Ramadan Usman)
Kecil Besar
14px

JAKARTA (Waspada): Anggota DPR RI Yan Permenas Mandenas mengungkapkan kendala minimnya infrastruktur masih menjadi persoalan utama pemerataan informasi di wilayah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3 T).

Politisi dari Papua Tengah itu meyakini dengan pembangunan dan dukungan infrastruktur yang memadai maka berbagai kendala dalam pemerataan informasi di wilayah 3 T akan bisa diatasi.

“Memang tidak semua daerah-daerah 3T itu sudah tersedia infrastruktur untuk mendukung digitalisasi penyiaran kita sehingga harapan saya kedepan pemerintah perlu mapping lagi penyebaran infrastruktur digital kita untuk bisa melakukan digitalisasi penyiaran secara nasional bisa berlaku di seluruh pelosok khususnya daerah,” ujar Yan Mandenas dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Upaya Pemerataan Informasi Hingga Daerah Tertinggal Terluar Terpencil’ di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (13/8).

Putra asli Papua itu menyarankan pemerintah perlu melakukan mapping kembali (pemetaan ulang) terkait kondisi di daerah-daerah 3T yang infrastrukturnya belum tersedia dengan baik atau belum 100 persen itu on air. Pemetaan ulang dilakukan untuk program pengembangan digitalisasi yang di tanah air.

Untuk diketahui pemerintah merencanakan tiga fase pengembangan program digitalisasi hingga tahun 2045.

Fase pertama, prepare yang dimulai dengan perbaikan pondasi digital dasar guna memastikan masyarakat siap bertransformasi, Kedua, fase sebagai upaya percepatan guna menciptakan transformasi masyarakat dan bisnis yang cerdas. Dan ketiga, fase Lead dengan mulai menetapkan standar dalam teknologi inovasi di masa mendatang.

“Kita harusnya tahap 1 mungkin bisa diberlakukan di beberapa kota-kota besar. Yang sudah menjadi mapping dari kita setelah itu mungkin tahap kedua. Kita masuk kota kecil sampai jadi. Kita mengikuti regulasi,” ujar Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra itu.

Di forum yang sama Ketua Asosiasi Siaran Televisi Digital Indonesia Eris Munandar, analog switch off yang sudah satu tahun yang diterapkan pemerintah harusnya sudah selesai, terutama masalah-masalah mengenai pemerataan informasi.

“Hari ini kita sangat sedih 79 tahun merdeka sebagian saudara-saudara kita yang ada di daerah 3 T belum merasakan menikmati tayangan-tayangan televisi terestrial secara free,”ungkapnya.

Padahal, lanjut Eris Munandar,
tujuan utama yang dulu digaung-gaungkan oleh pemerintah adalah dengan era televisi digital ini tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang tidak menikmati. Semuanya akan menikmati tapi kenyataannya hari ini masih belum.

“79 tahun, peringatan proklamasi ini harus menjadi momentum bagi kita negara harus hadir dengan membangun dengan infrastruktur bahkan boleh jadi insentifnya gratis saja seluruhnya gitu untuk lembaga penyiaran, karena memang ini yang harus diselamatkan,”ujar Eris Munandar.(j04)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE