JAKARTA (Waspada.id): Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungan penuh terhadap seruan Taubatan Nasuha (pertobatan sejati) yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar. MUI menilai seruan tersebut bukan sekadar panggilan moral, tetapi refleksi atas keadaan darurat bangsa yang menunjukkan adanya hubungan nyata antara musibah alam dan perilaku manusia.
MUI mengutip firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 41 tentang tampaknya kerusakan di darat dan laut akibat ulah tangan manusia sebagai peringatan agar manusia kembali ke jalan yang benar.
Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, Zainut Tauhid Sa’adi, menegaskan bahwa besarnya korban jiwa dan kerugian infrastruktur akibat bencana alam berulang tidak bisa dilepaskan dari kelalaian sistemik dan kegagalan pejabat publik dalam menjalankan amanah.
“Bencana alam memang tak terhindarkan, namun skalanya yang masif dan besarnya jumlah korban adalah harga mahal dari kelalaian manajerial dan struktural. Terutama terkait pengabaian mitigasi, penegakan hukum tata ruang, serta perlindungan kawasan resapan air,” tegas Zainut dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).
MUI secara khusus meminta introspeksi mendalam kepada kementerian yang memegang kendali atas pengelolaan hutan, tata ruang, dan investasi, yakni:
• Kementerian Kehutanan
• Kementerian Investasi/BKPM
• Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Menurut MUI, kementerian-kementerian tersebut wajar menjadi sorotan karena:
• Faktor Kausalitas Utama
Kewenangan mereka—termasuk penerbitan izin investasi di kawasan rawan, lemahnya pengawasan hutan, hingga pengelolaan kawasan lindung—berkaitan langsung dengan membesarnya risiko bencana menjadi tragedi besar.
“Tidak produktif jika pejabat malah bersikap defensif. Seruan Taubatan Nasuha seharusnya dijadikan momentum introspeksi, bukan direspons dengan kemarahan.
MUI meminta pemerintah melakukan pertobatan struktural melalui langkah-langkah konkret berikut:
Pertama, introspeksi dan Penegakan Hukum Lingkungan. Kedua, mengevaluasi total izin investasi dengan meninjau ulang dan mencabut izin yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis, terutama di kawasan lindung dan resapan air.
Ketiga, menegakan hukum lingkungan dengan menindak tegas tanpa pandang bulu terhadap korporasi maupun oknum yang merusak lingkungan.
Reformasi Fundamental Penanggulangan Bencana juga perlu dilakukan. Perlu ada penguatan mitigasi dan anggaran; memastikan alokasi anggaran yang memadai dan transparan untuk sistem peringatan dini dan infrastruktur perlindungan bencana; sinergi antarlembaga tanpa ego sektoral dan mempercepat koordinasi lintas lembaga dalam penanganan darurat.
Hal lain yang penting adalah penyederhanaan nantuan korban. Memangkas prosedur agar bantuan tiba cepat dan tepat sasaran, sekaligus menutup celah penyelewengan.
MUI juga meminta agar para pejabat tidak saling lempar tanggung jawab.
“Mari jadikan musibah ini sebagai momentum emas untuk melakukan pertobatan manajerial dan struktural secara kolektif,” ujar Zainut.
MUI mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk mengubah rasa penyesalan kolektif menjadi komitmen untuk bekerja dengan integritas, profesionalitas, dan keberpihakan pada keselamatan rakyat, demi Indonesia yang lebih tangguh dan berketahanan terhadap bencana.
