JAKARTA (Waspada): Senior Financial Sector Specialist (Capital Markets) Asian Development Bank (ADB) Benita Ainabe mengatakan, optimalisasi keuangan daerah yang didukung penerbitan obligasi daerah menjadi elemen pentyo.ing dalam investasi, terutama pada pembangunan infrastruktur.
Karena itu, lanjutnya, pemerintah daerah agar lebih giat lagi menerbitkan obligasi daerah untuk menunjang Infrastruktur yang tidak memadai, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya investasi di Indonesia pada masa lalu. Hal ini merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan inklusif di Indonesia.
“Kondisi ini membuat obligasi daerah menjadi penting dan menunjang peningkatan infrastruktur dan pertumbuhan di daerah ” ujar Ainabe dalam ADB Indonesia Development Talk, Selasa (29/8/2023).
Dia menuturka mm nu. n, bahwa pemerintah telah menyadari hal ini dan telah memulai agenda pembangunan infrastruktur yang ambi kusius. Meskipun belanja infrastruktur pemerintah pusat dan daerah terus meningkat, pengeluaran tahunan masih jauh dari perkiraan kebutuhan investasi.
Hal tersebut dinilai membaik dari tahun ke tahun. Namun, Ainabe menilai bahwa sektor swasta harus turut memainkan peran yang berarti dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.
“Jadi, untuk menanggapi hal ini, pemerintah telah memulai sejumlah langkah yang bertujuan untuk mengembangkan mekanisme pembiayaan infrastruktur yang inovatif,” jelasnya.
Dia memberi contoh salah satu prioritas pemerintah adalah meningkatkan opsi pembiayaan bagi pemerintah kota atau pemerintah daerah, untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur yang inovatif. Untuk mencapai hal ini, pemerintah telah bekerja untuk membentuk program penerbitan obligasi daerah di Indonesia.
“Selain untuk membantu menggalang dana untuk infrastruktur dan pengeluaran pembangunan lainnya, inisiatif obligasi daerah dinilai akan memfasilitasi masuknya pemerintah daerah di Indonesia ke dalam pasar modal,” tutur Ainabe
Tak hanya itu, menurutnya, hal tersebut juga penting karena dapat membantu mempromosikan kehati-hatian fiskal, transparansi dan pelaporan keuangan, serta akuntabilitas kepada investor yang tidak dimiliki oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia.
“Kecuali pemerintah daerah seperti DKI Jakarta dan beberapa pemerintah daerah lainnya yang lebih besar,” ungkapnya.
ADB dan mitra pembangunan lainnya telah bekerja sama dengan pemerintah, yakni dengan pemerintah daerah terpilih untuk merintis skema penerbitan obligasi daerah, membangun kapasitas, memperkenalkan peraturan yang relevan dan pada dasarnya agar lebih siap di pasar modal. (J03)
