JAKARTA (Waspada): Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan praktik-praktik nepotisme kembali menggerogoti demokrasi di Indonesia setelah 25 tahun usia reformasi. Perbuatan menguntungkan keluarga elite kekuasaan tersebut mengingatkan masyakat pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.
Hal itu disampaikan Ikrar dalam acara Panggung Rakyat bertema “Bongkar yang diselenggarakan Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI)” di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (9/12/2023).
“Padahal kita tahu pemerintahan yang lalu di era Orde Baru itu kita melakukan demonstrasi menggoyang pemerintahan Pak Harto yang intinya adalah meniadakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan ternyata 25 tahun kemudian setelah reformasi itu nepotisme kembali ada,” kata Ikrar.
Ikrar menuturkan penyelenggaraan Pilpres 2024 menjadi momentum untuk mengembalikan demokrasi ke kedaulatan rakyat. Para pemegang hak suara punya peran penting untuk mencegah orang yang pernah melangggar Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi presiden, pun mencegah calon pemimpin yang memiliki rekam jejak melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi.
“Anda tahu kalo anda nanti juga melihat mudah-mudahan pemimpin bangsa kita bukan yang pernah melanggar HAM. Jangan juga keluarga dari pemimpin yang berupaya untuk mencegah penindakan korupsi berlangsung di negeri ini,” ujar Ikrar.
Lebih lanjut Ikrar menjelaskan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki integritas di bidang HAM maupun pemberantasan korupsi. Menurutnya, perbuatan koruptif dapat membawa kesengsaraan karena anggaran untuk kesejahteraan rakyat dikorupsi.
“Dan nanti juga jangan kemudian hanya tangan di bawah terus menerus dari tahun ke tahun karena itu tidak menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang bermartabat,” ucapnya.
Ikrar meminta masyarakat untuk cermat memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Dia menyebut masyarakat memiliki tugas menentukan masa depan Indonesia pada 2045.
“Jangan mau tangan di bawah terus kita yang harus menentukan kemana arah negeri ini supaya 2045 ini kita bisa menjadi bangsa yang besar,” tuturnya.
Selain bersih dari perbuatan melanggar HAM dan Korupsi, kata Ikrar, masyarakat juga harus mencermati program-program yang ditawarkan tiga pasangan calon seperti keberpihakan pada pemenuhan akses pendidikan di semua jenjang.
“SDM kita juga bagus dan kemudian biaya sekolah dari SD sampai SMA itu gratis dan mudah-mudahanuntuk perguruan tinggi negeri juga bisa dimurahkan, kenapa demikian? Karena kita tahu untuk masuk perguruan tinggi negeri mahalnya Naudzubillah Min Dzalik,” katanya.
Aktivis HAM Usman Hamid dalam orasinya mengungkapkan panggung rakyat bertema “Bongkar” menunjukan kegelisahan sekaligus juga kesetiaan pada nilai-nilai luhur Republik Indonesia yang cinta pada keadilan dan kesejahteraan.
“Kita di sini berkumpul karena demokrasi kita mengalami regresi, mengalami represi. Kebebasan berekspresi direpresi,” tegas Usman.
Menurut dia, saat ini pengawasan rakyat melalui lembaga-legislatif dilemahkan. Bahkan pengawasan kekuasaan melalui badan peradilan juga dikebiri.
Ia lantas mengungkapkan kasus-kasus rakyat yang terjadi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kasus Haris Azhar, Budi Pego di Jawa timur, Bang Long di Rempang, Mama Yosepha di Papua, dan terakhir adalah kasus Butet Kartaredjasa memperlihatkan bahwa kekuasaan sedang resah karena rakyatnya mulai bicara,” ungkapnya.
Presiden Jokowi, kata Usman, dengan kekuasaan eksekutifnya terus ingin berkuasa memperpanjang kekuasaannya.
“Dengan melemahkan kebebasan berekpresi, melemahkan kontrol rakyat dan dengan mengkebiri badan badan peradilan seperti Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
Bahkan, kata Usman, Jokowi lewat mantan Ketua Mahlamah Komstitusi Anwar Usman yang merupakan adik iparnya, meloloskan kepentingan anaknya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres.
Usman lantas meminta ribuan pengunjung yang memadati Stadion Madya GBK untuk meneriakkan dengan lantang “lawan dinasti”.
“Kalau saya bilang selamatkan demokrasi, tolong teriak lawan dinasti,” ucap Usman.
“Selamatkan demokrasi,” teriak Usman.
“Lawan dinasti,” teriak ribuan pengunjung. (irw)
