PAN Tolak Penunjukan Gubernur Dalam RUU DKJ

  • Bagikan
PAN Tolak Penunjukan Gubernur Dalam RUU DKJ
Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay, (ist)

JAKARTA (Waspada)
Pembahasan Rancangan Undang Undang ( RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) adalah momentum paling tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik dan demokrasi di Jakarta.

Menurut Ketua Fraksi PAN di DPR RI Saleh Partaonan Daulay, dengan berpindahnya ibukota negara, ada ruang yang lebih cukup untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan legislatif dan eksekutif di semua tingkatan.

Karena itu, dalam RUU DKJ, pemilihan gubernur harus tetap dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat.

“Bahkan menurut PAN, para walikota di wilayah Jakarta juga harus dipilih langsung seperti yang ada di daerah lain. Ditambah pula dengan pemilihan legislatif pada setiap kota administratifnya. Ini diperlukan agar hak-hak demokrasi rakyat dapat disalurkan dengan baik”, kata Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangan tertulisnya yang diterima waspada.id Jumat (8/12/2023) di Jakarta.

“Kami dari awal menolak penunjukan gubernur. Itu adalah langkah mundur. Apalagi jika diterapkan di Jakarta dengan karakteristik penduduk yang lebih terpelajar dalam urusan politik”, tambahnya

Ketika pembahasan di badan legislasi (baleg), Fraksi PAN tukas wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut II ini, konsisten menegaskan soal ini. Bahkan Fraksi PAN meminta agar persoalan ini dikaji secara serius dan mendalam.

Para ahli dari berbagai bidang diminta memberikan masukan dan pandangan. Dengan begitu, tidak ada persoalan sosiologis, ekonomi, budaya, dan politik yang muncul di kemudian hari.

“Nah, Fraksi PAN kemarin itu hanyalah menerima untuk melanjutkan pembahasan RUU DKJ. Sementara substansinya masih penuh dengan catatan. Itu yang nanti akan didalami lagi lebih lanjut bersama pemerintah dan berbagai elemen dan kelompok masyarakat lainnya.”ujarnya

Agar pembahasan selanjutnya lebih komprehensif, menurut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini partisipasi publik harus dibuka seluas-luasnya. Kota Jakarta adalah milik semua.

“Sudah sewajarnya semua orang boleh memberi masukan, baik langsung maupun tidak langsung”pungkas Saleh Partaonan Daulay
(J05)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *