JAKARTA (Waspada): Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak alergi membangun kerja sama politik menjelang Pemilihan Presiden 2024. PDIP siap membentuk poros dengan partai lain demi mengusung kandidat capres-cawapres.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan awak media di Sekolah Partai, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (15/4/2023) malam.
“Spirit PDIP dalam membangun kerja sama itu dengan gotong royong. Itu saripati Pancasila yang menjadi kultur bangsa,” kata Hasto.
Kata Hasto, kerja sama dalam politik secara empiris diperlukan ketika mengingat peristiwa setelah Pilpres 2014.
Hasto bercerita Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika terpilih pada Pilpres 2014 hanya didukung partai yang memiliki kursi 20 persen di DPR. Hal itu berdampak pada konsolidasi pemerintahan era Jokowi setelah Pilpres 2014 sedikit terhambat.
“Secara empiris menunjukkan 2014 pemerintahan Pak Jokowi konsolidasinya terhambat hingga satu setengah tahun karena berbagai manuver kerja sama pragmatis di DPR,” ujar Hasto.
Namun, Hasto berharap, kerja sama politik menuju Pilpres 2024 yang dibangun PDIP tidak bersifat pragmatis dan harus mengedepankan agenda pemerintahan ke depan.
“Misalnya terkait dengan pangan. PDIP mendorong kedaulatan pangan, sehingga akan sulit bekerja sama dengan partai yamg hobinya impor pangan. Jadi, kami dorong kedaulatan pangan dari hulu ke hilir. Ini sebagai platform yang harus dibahas dalam kerja sama politik,” ujar pria berkacamata itu.
Selain itu, lanjut Hasto, pembicaraan kerja sama politik makin menguat setelah sosok capres dan cawapres diumumkan oleh parpol.
“Baru kemudian akan terjadi peningkatan frekuensi di dalam membangun kerja sama tersebut dan nantinya Ibu Megawati Soekarnoputri yang memimpin secara langsung dan tentu saja bersama Pak Jokowi karena beliau juga dari PDIP,” katanya.
Pada bagian lain Hasto mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi yang nantinya akan banyak berperan untuk menentukan capres untuk 2024 dan kerja sama politik yang dilakukan partai berlambang kepala banteng itu.
“Nantinya Ibu Megawati Soekarnoputri akan memimpin secara langsung. Tentu saja juga bekerja sama dengan Bapak Jokowi mengingat beliau berasal dari PDI Perjuangan,” kata Hasto.
Hasto menambahkan, kerja sama politik dibangun dengan asas gotong royong sesuai saripati dari Pancasila yang telah menjadi kultur bangsa Indonesia.
Menurut dia, secara empiris telah ditunjukkan diawal pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di tahun 2014, di mana pembangunan terhambat karena ada manuver kerja sama parpol yang pragmatis di DPR.
“Kami ingin kerja sama itu didasarkan pada suatu platform agenda pemerintahan. Misalnya terkait dengan pangan, PDI Perjuangan mendorong kedaulatan. Sehingga akan sulit misalnya, kerja sama dengan partai yang hobinya adalah impor pangan, misalnya,” kata Hasto.
Karena itu, menurut dia, PDIP mendorong hal seperti itu yang harus didasari dalam membangun kerja sama politik antarparpol.
Selain itu, lanjut Hasto, berdasarkan pengalaman yang ada, pengumuman capres terlebih dahulu dari PDIP baru akan membuat parpol lainnya membicarakan kerja sama.
“Berdasarkan pengalaman (pemilu) 2014-2019 yang lalu, setelah mengumumkan capres, baru kemudian terjadi peningkatan frekuensi di dalam membangun kerja sama,” ungkap Hasto. (irw)
