Pejabat Kemdagri Bicara Larangan Pencopotan Baliho Sepihak

  • Bagikan
Pejabat Kemdagri Bicara Larangan Pencopotan Baliho Sepihak
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis (ist)

JAKARTA (Waspada): Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Ir. Togap Simangunsong, M.App, Sc mengingatkan soal implementasi netralitas Penjabat Kepala Daerah dan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, mendatang.

Togap pun menyebut, bahwa para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak, tanpa berkoordinasi dengan pengurus partai politik.

“Pertama, penjabat dan kepala daerah, dilarang melakukan pencopotan spanduk, baliho, bendera peserta pemilu baik DPR, DPRD, DPD, tanpa sepengetahuan pengurus partai politik,” kata Togap dalam diskusi yang digelar Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres Ganjar-Mahfud (TKRPP) bertajuk “Memastikan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang Jujur, Adil, Langsung, Umum, dan Rahasia” di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Togap juga mengingatkan, bahwa ASN dilarang melakukan foto bersama dengan peserta pemilu, dengan simbol maupun gerakan yang menunjukan keberpihakan. Kemudian, menjadi pembicara ataupun narasumber dalam pertemuan partai politik.

“Dilarang memasang spanduk maupun baliho yang menunjukkan keberpihakan kepada paslon tertentu. Dilarang hadir dalam acara deklarasi dan konsolidasi dan sejenisnya dengan atribut peserta pemilu,” jelas Togap.

Dia juga memastikan, pihaknya bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan terus berkoordinasi dan menangkap laporan masyarakat soal pelanggaran ASN di lapangan selama masa Pemilu 2024.

Sebagai pembicara dalam diskusi yang merupakan rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Relawan Ganjar-Mahfud se-Jawa ini hadir dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemiluhan Umum (KPU), Komnas HAM, dan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis hadir sebagai moderator.

Sebagai pembuka, Todung menyampaikan sudah ada indikasi aparatur negara terlibat dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ini.

“Kita tahu banyak sekali pelanggaran yang sudah terjadi di banyak tempat di seluruh Indonesia. Apakah kita kemudian berdiam diri dan biarkan? Relawan punya peranan sangat penting untuk menjaga, relawan itu punya andil menjaga integritas Pemilu dan Pilpres ini,” kata Todung.

Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan dirinya sepakat sukarelawan bisa menjadi motor untuk mencegah atau melaporkan kecurangan yang terjadi di lapangan.

Dalam kesempatan itu, Totok menyampaikan tahapan dan proses pelaporan apabila terjadi kecurangan pemilu.

“Supaya ke depan seperti yang disampaikan Pak Todung tadi tidak ada pelanggaran pemilu yang menimbulkan pemilu yang penuh dengan pelanggaran. Kita inginkan hasil pemilu yang legitimate, terpercaya,” kata Totok.

Totok menilai setiap tahapan pemilu harus diwarnai kejujuran dan keadilan. Totok menyatakan hal itu sesuai amanat pendiri bangsa Bung Karno yang sejak di pengasingan di Pulau Bangka pada 1949 sudah menyatakan bahwa perlu dibuat suatu badan yang mengawasi pemilu.

“Jadi, Bung Karno mengatakan untuk pemilu itu sudah ada badan yang mengawasi suatu organisasi yang mengawasi penyelenggara pemilu. Tentu kita punya desain dan strategi bagaimana pemilu ke depan berlangsung sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” jelas dia.

Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi menekankan seluruh sukarelawan harus aktif memantau proses Pemilu.

“Masyarakat dan relawan harus aktif dalam memantau proses pemilu dari mulai kampanye hingga penghitungan suara,” kata Pramono.

Di sisi lain, Komnas HAM juga membuat tim untuk melakukan pemantauan Pemilu untuk memastikan hak konstitusional warga negara terpenuhi.

“Kami sudah membentuk tim di awal 2023. Kami sudah turun ke lapangan untuk memastikan terutama hak pilih kelompok rentan dan juga peran KPU tentang pemuktahiran pemilih. Misalnya kami sudah menurunkan tim ke beberapa daerah dan juga ke depan menghadapi masa kampanye Komnas HAM membentuk pos pengaduan fokusnya satu hak pilih kelompok rentan, kedua intimidasi dan kekerasan, ketiga netralitas aparat negara,” katanya.

Menurut dia, penting bagi Komnas HAM mendorong netralitas terhadap ASN, TNI, Polri, dan aparatur intelijen.

Di sisi lain, dia mengatakan, pengawasan tahap pertama bisa dilakukan dengan memastikan warga telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Aktif memobilisasi warga untuk mengecek DPT dan lapor jika ada yang ingin pindah DPT atau kalau mau pindah memilih ke KPU atau Bawaslu,” kata dia.

Hal tersebut dilakukan guna memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak untuk memilih dalam pemilihan umum.

Selanjutnya, dia mengatakan seluruh sukarelawan juga harus memastikan warga yang terdaftar di DPT mau datang ke TPS pada hari H pencoblosan.

Tidak sampai di situ, lanjut Pramono, seluruh relawan juga harus berperan aktif dalam memantau proses penghitungan suara. Hal ini dinilai Pramono sangat krusial lantaran berpengaruh secara langsung dalam perolehan suara. (Irw)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *