JAKARTA (Waspada): Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin berharap pemerintah menyiapkan langkah konkret dalam mengantisipasi dampak dari konflik Israel-Iran.
Pemerintah diingatkan agar aktif mendorong gencatan senjata melalui keanggotaan Indonesia di organisasi-organisasi dunia.
“Paling tidak di Asean misalny, negara-negara Islam di dunia dan juga di PBB,” kata Nurul Arifin saat menjadi pembicara pada diskusi dialektika demokrasi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI dengan tema ‘Langkah Konkret Antisipasi Dampak Meluasnya Perang Israel-Iran’, Kamis (26/5/2025) di Gedung DPR Jakarta.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini juga meminta pemerintah ikut membantu mengakhiri perang melalui diplomasi kemanusiaan. Sebab, dalam pembukaan UUD Indonesia, jelas diamanatkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
“Kita tidak ingin ada penjajahan dan peperangan di muka bumi ini begitu, paling tidak menyediakan bantuan dan perlindungan terhadap warga sipil terdampak perang,” tukasnya.
Nurul juga mengungkapkan langkah konkret lain yang mesti dilakukan pemerintah dalam merespons kemungkinan dampak terburuk dari perang Israel-Iran, yakni melakukan mitigasi dalam negeri.
Pemerintah, sebutnya, harus bisa menjaga stabilitas harga energi. Termasuk, mencegah penyebaran paham ekstrem melalui ruang digital.
Selain itu, tambah Nurul, dampak terburuk dari perang sudah seharusnya digaungkan semua pihak, khususnya orang yang aktif dalam politik maupun media.
“Setiap individu yang konsern pada perdamaian di muka bumi ini seharusnyalah menyuarakan dampak dari perang itu seperti apa,” tambahnya.
Menurut Nurul, langkah-langkah ini perlu dilakukan supaya perang bisa diminimalkan. Terpenting, tidak ada lagi konflik yang merusak secara secara kemanusiaan.
Selain dari pemerintahan, Nurul memastikan DPR akan mendorong penguatan diplomasi Parlemen untuk membawa pesan perdamaian dan kemanusiaan.
DPR RI bahkan akan melakukan fungsinya sebagai lembaga pengawas terhadap kesiapan pemerintah dalam menghadapi dampak konflik global.
Dia mengatakan Komisi I DPR RI mendukung kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan menjunjung tinggi keadilan sosial.
Nurul bahkan menyambut baik resolusi-resolusi damai yang dilakukan pemerintah.
“Mudah-mudahan apapun caranya, perang ini bisa segera diakhiri, tidak cuma dalam batasan waktu dengan istilah gencatan senjata, tapi dalam jangka waktu yang tidak terbatas,” katanya
“Jangan ada lagi lah perang. Mungkin wajah kita sekarang di balikan sedikit ke perang Iran dan Israel, padahal saudara-saudara kita yang di Gaza itu yang belum punya penyelesaian masalah dan perang terus masih dipelihara di sana,” timpal Nurul.
Di sisi lain, dia menyinggung soal kesiapan negara dalam mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari negara-negara yang berkonflik.
Komisi DPR RI akan terus mendorong agar pemerintah untuk terus fokus mengevakuasi para WNI, tukasnya. (J04)
