JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah terus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah, hingga 19 Desember 2025, penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) secara nasional mencapai 263.017 unit senilai Rp 32,67 triliun.
Rumah subsidi tersebut tersebar di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota dengan dukungan 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, dan 7.998 pengembang. Skema FLPP menjadi instrumen utama pemerintah untuk menekan backlog perumahan nasional yang masih tinggi.
Presiden Prabowo Subianto menilai program perumahan subsidi masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait kualitas hunian, termasuk sarana fasilitas untuk transportasi umum. Prabowo minta akses MBR untuk memiliki rumah diperluas dan di permudah
Meski demikian, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menilai capaian penyaluran FFLPP atas rumah bersubsidi tahun ini sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah.
“Penyaluran KPR Sejahtera FLPP telah mencapai 263.017 unit hingga 19 Desember 2025, merupakan rekor tertinggi dan menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding lima tahun yang lalu,” tutur Heru.
Di antara bank penyalur, peran bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) masih mendominasi. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatat penyaluran 182.952 unit KPR Sejahtera FLPP sepanjang 2025, atau sekitar 70 persen dari total nasional.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan KPR subsidi tetap menjadi portofolio utama perseroan. Karena itu untuk tahun 2026, pihaknya akan create demand dengan mencari debitur yang potensial dari institusi-institusi yang ada di berbagai sektor.
Dari sisi perbankan syariah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk turut memperkuat distribusi KPR FLPP bagi MBR. Hingga tahun ini, BSI telah merealisasikan sekitar 4.000 unit KPR FLPP secara year to date, sementara total penyaluran sejak 2012 mencapai lebih dari 65.000 unit senilai Rp 8,5 triliun.
Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menegaskan pembiayaan rumah menjadi kebutuhan dasar yang harus dijaga keberlanjutanya. Untuk itu BSI siap ambil bagian dalam program strategis pemerintah yang berupaya menyejahterakan masyarakat Indonesia melalui penyaluran pembiayaan KPR FLPP.
“Setiap tahunnya, kami berupaya secara optimal untuk menyalurkan kuota yang diberikan kepada BSI karena rumah merupakan kebutuhan dasar untuk hidup yang berkelanjutan,” ujar Anggoro.
Dia menambahkan kualitas pembiayaan KPR FLPP BSI tetap terjaga dengan non-performing financing (NPF) di bawah 2 persen. Penyaluran terbesar berada di kawasan industri dengan serapan tenaga kerja MBR tinggi, seperti Makassar, Palembang, dan Semarang. (Id88)
