MEDAN (Waspada): Ketua Forum Wilayah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Panti Asuhan Sumatera Utara Ustadz Rafdinal SSOs, MAP menilai sejak tahun 2016 hingga sekarang, semua panti asuhan di Sumateta Utara yang dikelola oleh masyarakat dan organisasi masyarakat, yayasan atau lembaga masyarakat lainnya tidak pernah mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Sumut dan berbagai kota kabupaten di Sumut.
“Sejak 2016, khususnya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau yang selama ini dikenal dengan nama Panti Asuhan anak, tidak pernah lagi mendapatkan bantuan dan dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam APBD. Padahal keberadaan berbagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak /Panti Asuhan ini adalah bagian dari tanggungjawan pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 34 UUD 1945,” sebut Ustadz Rafdinal kepada Waspada, Selasa (20/9) di Medan.
Dijelaskan Rafdinal, masyarakat yang mendirikan dan mengelola Panti Asuhan sesungguhnya telah membantu sebagian dari tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam hal memelihara anak yatim, miskin dan terlantar.
Saat ini di Sumatera utara terdapat lebih dari 200 LKSA/Panti Asuhan Anak yang dikelola masyarkat, yang keberadaannya selama ini lebih banyak didukung oleh masyarakat dengan memberikan bantuan berupa kebutuhan bahan makanan dan biaya operasional.
“Sangat disayangkan sekali Pemprov Sumut termasuk pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumut tidak peduli dengan keberadaan LKSA/Panti Asuhan ini, termasuk Pemko Medan. Padahal Panti Asuhan selalu menjadi tempat pilihan kalau ada anak yanh terlantar atau bermasalah yg selalu di titipkan oleh pemerintah,” sebut Rafdinal.
Ustadz Rafdinal yang saat ini menjabat sebagai Ketua Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Kota Medan ini sudah selalu menyampaikan permasalahan ini kepada pejabat terkait.
“Setiap tahun kita di forum selalu bertemu dengan Kadis Sosial Sumut, rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi E DPRD Sumut, selalu tidak ada solusi dan tindak lanjut dari pertemuan tersebut. Bahkan saya selalu menyampaikan masalah ini saat jumpa Gubernur Sumut, baik pada masa Gatot, T. Erry saat mereka menjabat, bahkan dengan Pak Ijek Wagubsu sekarang kami pernah resmi audiensi di Kantor Wagubsu tapi tidak ada realisasinya,” sesal Rafdinal.
Begitu juga dengan sejumlah wali kota. “Kami selalu sampaikan dengan Pak Eldin (saat menjabat Wali Kota Medan), pak Akhyar termasuk juga DPRD Kota Medan sudah pernah dibahas. Juga tidak ada realisasinya. Kami jadi heran mengapa anak anak di Panti Asuhan tidak di pedulikan oleh Pemerintah di Sumut ini,” beber Rafdinal.
Padahal, tambah Rafdinal, kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten Kota sudah jelas diatur oleh UU Otda, dan juga Kemendagri.
Sementara itu, Ali Ishaq Dalimunthe, SH, M.Kn, Ketua Panti Asuhan Ar. Rasyidin Medan yang juga Sekretaris Wilayah Forum LKSA Sumut juga mengatakan hal yang sama.
“Kami iri dengan berbagai daerah dan provinsi lain di luar sumut, padahal APBD mereka tidak sebesar Sumut, seperti Riau dan juga Sumbar serta provinsi lain di Jawa, LKSA/Panti Asuhan dapat bantuan anggaran melalui APBD mereka lewat OPD Dinas Sosial yang rutin tiap tahun memberikan bantuan dalam bentuk permakanan yg besarnya 10.000-20.000/hari/anak yang terdapat dalam panti asuhan, sementara di Sumut, termasuk Kota Medan, tidak ada sediktpun dianggarkan. Padahal, Sumut dan Kota Medan ini Provinsi dan Kota yang besar, selalu dapat predikat Provinsi Layak Anak/Kota Layak anak, tetapi tidak peduli dengan keberadaan Panti Asuhan.
Begitu juga keluhan di berbagai daerah di Sumut sebenarnya banyak keberadaan Panti Asuhan yang tidak di pedulikan oleh pemerintah daerahnya,” jelas Ali Ishaq.
Oleh sebab itu, tambah Ali Ishaq, pihaknya meminta Gubernur Sumut Edi Rahmayadi untuk memperhatikan keluhan permasalahan di Panti Asuhan ini, apalagi dalam 3 tahun Covid melanda sudah sangat jauh berkurang donasi yang diterima oleh LKSA/Panti Asuhan dari masyarakat.
“Jangan sampai gubernur dan pejabat lain di Sumut ini termasuk para Bupati/Walikota hanya banyak pencitraan saja sementara dengan anak yatim, anak terlantar yg di asuh di LKSA/Panti Asuhan tidak di pedulikan.
Saat ini ada sekitar 13.000 anak yatim/anak terlantar diasuh di berbagai LKSA/Panti Asuhan di Sumut. Mereka adalah bagian dari generasi penerus bangsa ini yang harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah khususnya Provinsi Sumut dan Kabupaten/Kota,” pungkas Ali Ishaq seraya menyebutkan, Wali Kota Medan Medan saat ini juga tidak ada kebijakan bantuan untuk Panti Asuhan di Kota Medan, bahkan untuk bertemu dengan Wali Kota saja sangat sulit.(m27)
Waspada/Andi Aria Tirtayasa
Ketua Forum Wilayah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Panti Asuhan Sumatera Utara Ustadz Rafdinal SSOs, MAP dan pengurus lainnya foto bersama di Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Kota Medan.
