JAKARTA (Waspada): Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai penyaluran kredit usaha (KUR) masih rendah. Tercatat hingga September 2023 baru mencapai Rp177,5 triliun, masih jauh dari target yang sebesar Rp297 triliun,
“Kita melihat pelaksanaan KUR agak tersendat pada semester I/2023, maka kami minta agar program ini bisa diakselerasi sehingga bisa tercapai target Rp297 triliun,” katanya dalam Konferensi Pers APBN Kita, kemarin sore.
Menkeu meminta kepada perbankan untuk melakukan optimalisasi penyalurann KUR agar bisa mengejar sesuai dengan target tahun ini. Terutama bank-bank penyaluran KUR untuk melakukan extra effort terhadsp KUR yang disubsidi bunganya.
“Mereka (bank penyalur KUR) bahkan sudah melakukan dengan weekend banking, jadi diharapkan selama weekend, karena ini tinggal 2 bulan lagi, dengan begitu dapat mengoptimalkan peran UMKM guna menopang pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Dijelaskan, hampir sekitar Rp120 triliun kredit bisa digelontorkan untuk KUR pada periode Oktober hingga Desember ini. Sehingga diharapkan bisa membantu banyak UMKM, yang selama ini juga telah dan menjadi pelanggan dari KUR.
Insentif PPN Selain itu, sambung Menkeu, pemerintah juga memberikan insentif sektor properti berupa Pajak Pertambahan Nilai DItanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk periode November 2023 hingga Desember 2024.
Menurutnya, PPN DTP berlaku untuk pembelian rumah baru senilai di bawah Rp2 miliar. Insentif tersebut diberikan untuk menggerakkan sisi permintaan yang diharapkan dapat meningkatkan sisi supply.
“PPN yang ditanggung pemerintah adalah 100 persen, artinya tidak dipungut PPN untuk pembelian rumah baru di bawah Rp2 miliar. Jadi untuk November sampai Desember ini 100 persen, kemudian Januari hingga Juni 2024 100 persen juga. Sedangkan untuk Juli hingga Desember 2024 PPN yang ditanggung pemerintah adalah 50 persen ,” terang Sri Mulyani.
Dia menjelaskan, untuk kebijakan tersebut pemerintah mengalokasikan Rp300 miliar untuk PPN DTP periode 2023 dan Rp1,7 triliun untuk periode 2024. Dengan harapan sektor properti yang memiliki multi player effek 172 sub industri kembali bergairah sehingga bisa menggerakkan roda petekonomian.
Di samping itu, pemerintah juga memberikan dukungan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan memberikan bantuan biaya administrasi Rp4 juta, mulai November 2023 hingga Desember 2024.
“Karena MBR nilai rumahnya pasti jauh di bawah Rp2 miliar, kita masih menambahkan lagi bantuan biaya administrasi untuk jangka waktu 14 bulan ke depan,” tuturnya.
Pemerintah pun menyiapkan anggaran untuk bantuan biaya administrasi tersebut sebesar Rp1,2 triliun, dengan rincian Rp300 miliar untuk periode 2023 dan Rp900 miliar untuk periode 2024. [J03]
