Scroll Untuk Membaca

Nusantara

Peringatan Hari Santri 2025 di Tebuireng Jombang, Menag Tegaskan Rencana Penguatan Kelembagaan Pesantren

Peringatan Hari Santri 2025 di Tebuireng Jombang, Menag Tegaskan Rencana Penguatan Kelembagaan Pesantren
Menteri Agama Nasaruddin Umar pada acara Pembukaan Hari Santri 2025 di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Senin (22/9/2025).
Kecil Besar
14px

JOMBANG (Waspada.id):Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren tidak hanya dipandang sebagai lembaga pendidikan tradisional, tetapi juga bagian penting dari pembangunan bangsa. Karena itu, pemerintah menegaskan perhatian pada kesejahteraan santri dan rencana penguatan kelembagaan pesantren.

“Kalau pesantren kuat, bangsa ini juga akan kuat,” tegas Menag Nasaruddin Umar pada acara Pembukaan Hari Santri 2025 di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Senin (22/9/2025). Menag didampingi Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno.

Turut hadir dalam pembukaan Hari Santri 2025, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi KH Irfan Yusuf, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pengasuh Ponpes Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz, Wakil Ketua PBNU KH Zulfa Mustofa, dan Ketua PP Muhammadiyah KH Saad Ibrahim.

Menag menyoroti pentingnya kesehatan dan gizi santri. Ia menyebut program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto kini sudah menyasar pondok pesantren. “Santri tidak hanya harus kuat ilmunya, tapi juga sehat jasmani dan tercukupi gizinya. Dengan begitu mereka siap tumbuh sebagai generasi unggul yang bisa tampil di panggung dunia,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menag juga mengungkap rencana pemerintah menghadirkan unit eselon I khusus yang menangani pesantren.

“Selama ini pondok pesantren diurus eselon II. Insya Allah, dalam waktu tidak lama lagi akan keluar ketetapan untuk menjadikannya diurus oleh satu eselon I tersendiri,” ujarnya.

Menurutnya, pesantren sejak dulu dikenal mandiri. “Kemandirian ini tidak boleh hilang. Namun, bukan berarti pemerintah lepas tangan. Buktinya, kita punya Undang-Undang Pesantren dan sekarang sedang dalam proses penguatan kelembagaan,” jelasnya.
Menag menambahkan, pemilihan Ponpes Tebuireng sebagai lokasi pembukaan Hari Santri 2025 penuh makna. “Di sinilah dimulai Resolusi Jihad yang kemudian menjadi cikal bakal Hari Santri. Tahun ini kita mengenang satu dasawarsa pengakuan negara terhadap santri,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno menegaskan bahwa Hari Santri bukan sekadar seremonial tahunan, tetapi momentum memperkuat peran pesantren dalam kehidupan kebangsaan.

“Melalui Hari Santri, kita menegaskan bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan tradisional, melainkan pusat pemberdayaan, penguatan moderasi beragama, sekaligus motor kemandirian umat. Karena itu, penguatan kelembagaan pesantren melalui Eselon I khusus merupakan langkah strategis yang sangat penting,” jelas Suyitno.

Ia menambahkan, pembukaan Hari Santri 2025 diwarnai tiga agenda utama: Halaqah Kebangsaan bertema “Memaknai Ulang Resolusi Jihad: Dari Pesantren untuk Kemaslahatan Bangsa”, Cek Kesehatan Gratis di empat pesantren Jombang, serta peninjauan Program Makan Bergizi Gratis di dua pesantren.

Rangkaian Hari Santri 2025 juga menghadirkan agenda berskala nasional dan internasional: Halaqah Kebangsaan di delapan titik pesantren, Musabaqah Qiraatil Kutub Internasional (MQKI), Gerakan Ekoteologi Pesantren, Expo Kemandirian Pesantren, Pesantren Award, Doa Santri untuk Negeri, Apel Hari Santri pada 22 Oktober, hingga Malam Bakti Santri bersama Presiden RI.

“Semua kegiatan ini menegaskan Hari Santri sebagai momentum memperkuat kontribusi pesantren dalam membangun Indonesia yang sehat, berdaya saing, dan berperadaban dunia,” pungkas Suyitno.(id11)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
Nusantara

JAKARTA (Waspada.id):Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih Kementerian Agama dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan orientasi pelayanan publik yang lebih nyata. “Capaian ini…