JAKARTA (Waspada.id): Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan pentingnya penguatan integritas, akuntabilitas, dan transformasi organisasi dalam pelaksanaan tugas
Menurut Indra, penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas bukan sekadar agenda administratif di awal tahun, melainkan bentuk komitmen moral dan profesional seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI untuk meningkatkan kualitas kinerja dan layanan kelembagaan.
“Perjanjian kinerja dan pakta integritas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan rencana strategis DPR RI, serta menegaskan peran Sekretariat Jenderal (Setjen) sebagai unsur pendukung profesional dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” ujarnya pada acara penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas 2026 di Ruang Pustakaloka, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Indra Iskandar menjelaskan, sepanjang tahun 2025 Setjen DPR RI telah melalui berbagai dinamika dan tantangan, termasuk upaya konsisten dalam reformasi birokrasi, penguatan tata kelola, serta peningkatan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu dibenahi, seperti penyelarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja, serta peningkatan partisipasi unit kerja dalam evaluasi internal.
Indra Iskandar menekankan transformasi yang didorong Pimpinan DPR RI tidak semata-mata berorientasi pada digitalisasi, tetapi mencakup perubahan pola pikir, sikap, dan budaya kerja agar organisasi semakin modern, adaptif, dan responsif terhadap tuntutan publik.
“Transformasi itu jangkar utamanya adalah cara berpikir, bekerja, dan semangat melayani. Tidak ada pilihan, seluruh jajaran harus bergerak bersama mengikuti perubahan,” ujarnya.
Dia menyoroti meningkatnya kompleksitas agenda DPR RI yang menuntut dukungan administrasi dan keahlian yang cepat, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia aparatur menjadi prioritas utama, termasuk peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta kolaborasi lintas unit kerja dan lintas generasi.
Ia berharap, penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas tahun 2026 dapat menjadi landasan yang kokoh dalam membangun budaya kerja berorientasi hasil, memperkuat sinergi internal, serta menjaga kepercayaan publik terhadap DPR RI.
“Perjanjian kinerja dan pakta integritas ini harus menjadi komitmen bersama untuk menjaga kualitas, loyalitas, dan integritas, demi terwujudnya DPR RI yang berwibawa dan berintegritas,” pungkasnya.
Sementara Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI, Rahmad Budiaji, menegaskan perjanjian kinerja dan pakta integritas yang ditandatangani merupakan kontrak moral dan profesional seluruh aparatur dalam menjalankan tugas kelembagaan secara terukur dan berdampak.
Menurut Rahmad, perjanjian kinerja tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan target administrasi, tetapi menjadi instrumen pengendalian manajemen untuk memastikan setiap program, kegiatan, serta penggunaan anggaran memberikan nilai tambah nyata bagi institusi DPR RI.
“Perjanjian kinerja adalah komitmen bersama agar setiap rupiah anggaran, setiap program, dan setiap aktivitas benar-benar berdampak dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dalam konteks Pakta Integritas, Rahmad menegaskan integritas merupakan fondasi utama kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Tanpa integritas, capaian kinerja dan berbagai indeks penilaian tidak akan memiliki makna yang kuat.
“Melalui penandatanganan Pakta Integritas ini, kita meneguhkan kembali komitmen untuk bekerja jujur, profesional, menghindari konflik kepentingan, serta menolak segala bentuk penyimpangan,” tegasnya.
Ia berharap, perjanjian kinerja dan pakta integritas yang ditetapkan tidak berhenti sebagai dokumen formal, tetapi benar-benar digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, serta selaras dengan sasaran strategis DPR RI periode 2025–2029. (id10)
