JAKARTA (Waspada): Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons tuduhan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi terkait dugaan tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Salah satunya, kritik soal Presiden Jokowi yang mengumpulkan ketua umum (ketum) partai politik (parpol) di Istana Negara untuk konsolidasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menjawab tuduhan itu, Hasto menegaskan, pembicaraan antara ketua umum partai politik dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, tidak membahas soal politik praktis.
“Kan kita tidak berbicara tentang tokoh-tokoh (bakal capres-cawapres, red), kita tidak berbicara tentang politik praktis,” kata Hasto saat ditemui di sela-sela meninjau persiapan puncak peringatan Bulan Bung Karno, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2023).
Hasto juga menegaskan dalam pertemuan itu, membahas tentang kebijakan yang berkesinambungan soal menghadapi tantangan bangsa ke depan. Dan hal itu dinilai Hasto wajar agar pemimpin masa depan mampu mewujudkan visi ke depan, sehingga dengan adanya kesepahaman dapat dibangun suatu dialog-dialog antar pimpinan parpol.
” Di situ (pertemuan) di istana tidak dikerucutkan (soal nama bakal capres-cawapres) ,” urai Hasto.
Politisi asal Yogyakarta ini menyebut, PDIP memiliki banyak pengalaman dalam menempatkan sesuatu baik urusan politik praktis, maupun urusan ihwal kepentingan membangun bangsa dan negara. Dan itu juga menjadi sikap Presiden Jokowi.
Maka itulah yang dibahas di dalam pertemuan di istana adalah mengenai isu-isu kebangsaan yang menyangkut masa depan bangsa serta negara.
“Berbicara dengan demografi, bonus demografi, bagaimana ini memberikan suatu leverage dalam kemajuan Indonesia ke depan, itu kan merupakan suatu pembicaraan terkait dengan kepentingan negara.Tidak ada berbicara tentang orang per orang, yang terkait dengan pemenangan Pemilu 2024,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bertemu dengan enam ketua umum parpol di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023).
Enam yang diundang ialah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputro, Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. (J05)