JAKARTA, (Waspada): Senin, 14 Juli 2025
Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Al Washliyah (PP IPA) menyampaikan keprihatinan mendalam dan protes moral atas penyegelan salah satu satuan pendidikan Al Jam’iatul Washliyah di Patumbukan, Deli Serdang, yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Penyegelan ini dilakukan di atas lahan yang telah lama digunakan dan dikenal luas sebagai fasilitas pendidikan Al Washliyah. Akibat dari tindakan tersebut, kegiatan belajar-mengajar terhenti total, dan para siswa serta guru tidak dapat menjalankan proses pendidikan sebagaimana mestinya. Ironisnya, peristiwa ini terjadi tepat pada hari pertama tahun ajaran baru, Senin, 14 Juli 2025 — sebuah momentum yang seharusnya menjadi awal semangat belajar bagi peserta didik.
Sebagai organisasi pelajar yang memiliki tanggung jawab moral untuk membela hak pendidikan generasi muda, PP IPA menyatakan bahwa penyegelan sekolah ini Melukai semangat dunia pendidikan dan keadilan sosial, Berpotensi melanggar hak konstitusional anak-anak untuk mendapatkan pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD 1945, Menimbulkan trauma psikologis dan ketidakpastian bagi siswa, guru, dan wali murid.
Untuk itu, PP IPA akan segera menyurati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Mendikdasmen RI) dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI)
Surat tersebut akan berisi seruan agar pemerintah pusat segera: Menghentikan segala tindakan administratif yang menghambat hak pendidikan pelajar.
Menjadi fasilitator dialog antara Pemkab Deli Serdang dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai, adil, dan bermartabat. Ketua Umum PP IPA, Afri Yandi Putra, menyatakan:
“Penyegelan sekolah, apalagi saat awal tahun ajaran baru, adalah bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai pendidikan. Negara harus hadir dan bersikap adil, bukan membiarkan kebijakan administratif mematikan masa depan anak-anak bangsa.”
Sekretaris Jenderal PP IPA, Halimatur Ruhiyah, menambahkan:
“Kami melihat ini bukan sekadar konflik administratif, tapi pukulan terhadap keberlangsungan pendidikan. Kami meminta Mendikdasmen dan Mendagri segera turun tangan. Pemerintah pusat harus memastikan bahwa setiap anak, tanpa kecuali, mendapat haknya untuk belajar dalam kondisi yang aman dan bermartabat.”
Sebagai bagian dari keluarga besar Al Washliyah, PP IPA menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung dan mendampingi perjuangan Al Washliyah dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan pelajar melalui sikap moral, advokasi publik, dan langkah-langkah yang konstitusional dan berkeadaban.(m28)
