JAKARTA (Waspada): Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memperingati kepada para kepala daerah yang belum menerapkan penekanan inflasi di daerahnya.
“Karena kepala daerah bisa lebih berperan terhadap pengendara inflasi melalui optimalisasi kegiatan belanja daerah,” kata Jokowi saat sidang kabinet paripurna, di Jakarta kemarin. .
Presiden mengapresiasi inflasi yang terus menurun dsri tiga belun terakhir. Mulai dati angka inflasi 5,9 persen dan berhasil turun ke 5,7 persen hingga turun lagi ke angka 5,4 persen.
Capaian ini, lanjutnya, menunjukkan adanya progres dari perintah belanja yang dilakukan oleh pusat kepala daerah. Diyakini hal tersebut bisa lebih baik saat Menteri Dalam Negeri kembali memberikan perintah.
“Ini artinya daerah sudah melakukan tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi,” ujar Jokowi.
Untuk itu, ia memerintahkan Nendagri Tito Karnavian untuk memberikan peringatan kepada daerah-daerah yang belum melakukan pengendalian inflasi.
“Saya minta kepada Mendagri untuk terus menyampaikan kepada kepala daerah dalam pengendalian inflasi. Memang sudah ada yang melakukan tapi ada beberapa daerah yang belum memberikan peringatan dan ini kelihatan sekali,” jelasnya.
Sebelumnya, dalam rapat kordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang berlangsung pada Senin (5/12/2022), Mendagri Tito memperingatkan ada beberapa Kepala Daerah yang belum menyikapi terkait inflasi ini.
Tito mencatat, ada 52 daerah ada yang belum melakukan enam langkah konkret dalam pengendalian infladi yang diarahkan Kemendagri.
“Masih ada 52 daerah yang belum melakukan sama sekali, mudah-mudahan data saya yang salah,” ungkap Tito.
Mantan Kapolri ini mengurai, enam langkah konkret pengendalian inflasi di antaranya melaksanakan operasi pasar murah. Kemudian sidak ke pasar dan ke distributor agar tidak ada penimbunan barang,
“Lalu optimalkan kerja sama dengan daerah lain penghasil komoditi, dan mendorong masyarakat melakukan gerakan menanam,” terang Tito.
Selain itu, sambungnya, merealisasikan penggunaan dana belanja tidak terduga (BTT), serta memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat menggunakan dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (J03)