JAKARTA (Waspada): Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian/lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah (pemda) untuk segera merealisasikan belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya belanja modal dan belanja sosial.
“Saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial,” kata Jokowi, usai memberikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai menghadiri pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi TKD TA 2023 menyampaikan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir November 2022 adalah 78,2 persen atau Rp876 triliun dari total alokasi Rp1.119,5 triliun.
Artinya, lanjut dia, jika seluruh kementerian/lembaga melakukan belanja sampai akhir tahun dan mengikuti pola tahun lalu dimana realisasi mencapai 96 persen, maka pada Desember ini akan dicairkan Rp203 triliun dari belanja pusat.
“Untuk belanja daerah sudah terealisasi sebesar Rp 818 triliun dari total Rp1.196 triliun atau 68,2 persen hingga akhir November 2022,” ungkap Menkeu.
Semestinya, sambung Sri, jika pemda mengikuti pola tahun lalu dimana realisasi mencapai 93 persen, maka pada Desember ini akan dicarikan dari ABD sebesar Rp294 triliun.
“Dengan begitu, maka total operasi APBN/APBD untuk perekonomian akan mencapai Rp537,2 triliun untuk Desember 2022,” jelas Menkeu.
Pihaknya akan terus mendukung k/l untuk melaksanakan APBN 2022 sebagai cara untuk terus meningkatkan momentum pemulihan ekonomi.
“Tapi tetap harus akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian,” ujar Sri Mulyani.
Target APBN Sementara itu, untuk target APBN tahun 2023 Pemerintah mematok pendapatan negara sebesar Rp2.463 triliun. Target APBN 2023 mencerminkan kehati-hatian dalam mengantisipasi ekonomi global.
“Sebagaimana diketahui ketidakpastian harga-harga komoditas, dan kecenderungan pelemahan ekonomi global serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia maka APBN kita harus mencerminkan itu,” papar Menkeu.
Adapun, target Rp2.463,0 triliun tersebut akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
“Ini dilakukan untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif serta mendukung pendanaan secara sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.061,2 triliun pada 2023 mendatang. Ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp814,7 triliun. (J03)
