Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu 2024 Cacat Konstitusional

  • Bagikan
Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu 2024 Cacat Konstitusional
Ketua Dewan Penasehat DPC PERADI Padang Sidempuan H. Ridwan Rangkuti SH MH

P.SIDEMPUAN (Waspada): Ketua Dewan Penasehat DPC PERADI Padang Sidempuan H. Ridwan Rangkuti SH MH menilai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta yang menghukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 (tunda pemilu) cacat Konstitusional.

“Menurut saya cacat konstitusinal karena putusan tersebut melebihi kewenangan majelis hakim Pengadilan Negeri, jika dikaitkan dengan pokok perkara tentang keberatan Partai Prima tidak lolos verifikasi,” kata Ketua Dewan Penasehat DPC PERADI Padang Sidempuan H. Ridwan Rangkuti SH MH, Kamis (2/3).

Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.757/Pdt.G/2022/JKT.Pst, ucap Ridwan ditegaskan bahwa PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima yang menyatakan menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan dibacakan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari.

Ridwan Rangkuti menegaskan alasan penundaan pelaksanaan tahapan Pemilu hanya jika terjadi bencana alam yang menyeluruh di tanah air, force majeure/ berupa kerusuhan gangguan keamanan negara, dan gangguan lainnya yang membuat Pemilu tidak dapat dilaksanakan.

“Pemilu sendiri merupakan agenda kegiatan negara yang di atur dalam UUD1945 dan UU Pemilu dan berkaitan erat dengan pelaksanaan UU lainnya seperti UU APBN,” jelas Ridwan Rangkuti yang juga dosen Hukum Acara PTUN Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatam.

Dari segi hukum acara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena pihak KPU sudah menyatakan banding sebagai upaya hukum terhadap putusan tersebut, sehingga dari segi kekuatan hukum mengikatnya,

Menurutnya, putusan tersebut belum berkekuatan hukum karena dari segi substansi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak merujuk Putusan KPU tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum 2024 yang akan ditunda tersebut, sehingga tidak dapat dijadikan rujukan untuk menunda pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.

“Jika ditelaah kapan putusan PN Jakarta Pusat tersebut berkekuatan hukum tetap, maka jawabannya adalah bisa setelah selesai Tahapan Pemilu 2024 dilaksanakan, karena proses lamanya pemeriksaan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi, kemudian lamanya proses pemeriksaan oerkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung bisa memakan waktu 2 sampai 3 tahun,” tuturnya.

Untuk itu, Ridwan Rangkuti menghimbau KPU dan Bawaslu beserta jajaran serta pemerintah untuk tidak terpengaruh dengan putusan PN Jakarta Pusat tersebut. “Tetap laksanakan tahapan Pemilu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” katanya.

Ridwan Rangkuti mengungkapkan, jika menurut majelis hakim PN Jakarta Pusat, gugatan Partai Prima berdasar hukum dan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu, maka seharusnya putusan majelis hakim memerintahkan KPU untuk memasukkan Partai Prima sebagai peserta Pemilu 2024.

“Bukan menyentuh tahapan Pemilu apalagi menunda pelaksanaan tahapan Pemilu yang bukan kewenangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” tegas Ridwan.

Ketua KPU Padang Sidempuan Tagor Dumora Lubis mengatakan Tahapan Pemilu masih lanjut seperti yang tertuang di PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atas putusan yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat tersebut, ujar Tagor, KPU RI sedang mempersiapkan langkah-langkah untul melakukan upaya banding atas putusan tersebut.

“Seperti apa nantinya proses banding yang dilakukan oleh KPU RI nanti kita lihat apa yang menjadi keputusan akhir,” kata Ketua KPU Padang Sidempuan. (a39)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *