JAKARTA (Waspada.id): Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berada dalam tekanan waktu yang ketat menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.
Menurutnya, DPR hanya memiliki waktu hingga 2026 untuk merampungkan regulasi tersebut, sebelum tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029, mulai berjalan pada 2027.
“Kalau kita mengacu pada Putusan MK 135, ada pengaturan penundaan yang membuat tahapan menjadi sangat jelas. Pemilu 2029 itu sudah tetap tahapannya dimulai 2027, artinya regulasinya harus selesai paling lambat 2026,” ujar Dede di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat Komisi II DPR RI harus bergerak cepat, terutama karena pihak yang paling terdampak dari ketidakpastian regulasi adalah para penyelenggara Pemilu.
“Tanpa kepastian hukum yang jelas, tahapan dan persiapan pemilu berisiko mengalami hambatan”, tukasnya
Di sisi lain, Dede Yusuf mengatakan pembahasan RUU Pilkada masih bersifat dinamis. Hingga saat ini, terangnya, DPR belum mengambil keputusan final terkait metode pembentukan undang-undang, apakah akan ditempuh melalui kodifikasi, omnibus law, atau pendekatan lainnya.
“Metodenya masih proses. Apakah nanti kodifikasi atau omnibus law, itu belum diputuskan. Yang paling penting bagi kami adalah menyelesaikan isu-isu substansialnya terlebih dahulu,” tukasnya .
Sebagai informasi, Komisi II DPR RI saat ini tengah memetakan sejumlah isu krusial yang harus diselesaikan dalam RUU Pilkada. Setidaknya terdapat puluhan isu utama yang akan menjadi fokus pembahasan sebelum menentukan bentuk regulasi yang paling tepat.
Dede juga mengungkapkan bahwa pandangan para pemangku kepentingan terkait kodifikasi RUU Pilkada cukup beragam. Sejumlah akademisi, pemerhati pemilu, hingga organisasi masyarakat sipil yang diundang dalam pembahasan memberikan pandangan yang tidak seragam.
Ia menambahkan, dinamika hukum juga masih sangat mungkin terjadi, terutama jika ke depan Mahkamah Konstitusi kembali mengeluarkan putusan baru yang berkaitan dengan sistem pemilu dan pilkada. Karena itu, DPR memilih bersikap hati-hati namun tetap bergerak dalam koridor waktu yang tersedia. (id10)
