JAKARTA (Waspada): Pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, melainkan memiliki dampak strategis terhadap efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Karena ini sangat penting tata kelola yang baik dalam pengadaan barang dan jasa sebagai bagian integral dari pengelolaan anggaran.
“Pengadaan barang dan jasa adalah bagian penting dalam tata kelola anggaran. Ke depan, ada empat hal yang menjadi perhatian utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta pengawasan,”kata Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar pada Rapat Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran (Rakor KPA) Tahun 2024, Senin (18/11/2024), di Jakarta.
Dalam sesi penyampaian materi, Indra Iskandar menyoroti pentingnya proses perencanaan dalam pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, perencanaan yang baik harus dimulai jauh sebelum tahun anggaran berjalan.
“Proses perencanaan pengadaan barang dan jasa seharusnya sudah tercantum dalam Rencana Strategis (Rensra) yang disusun lima tahun sebelumnya. Dalam penyusunan Rensra, kita perlu melibatkan semua unit kerja untuk menyusun visi besar dan rencana jangka panjang,” jelasnya.
Dia juga menekankan perencanaan yang dilakukan harus bersifat komprehensif dan kolaboratif, agar tidak ada program atau kebutuhan pengadaan yang terlewat, sehingga dapat meminimalisir potensi masalah di kemudian hari.
Selain perencanaan yang matang, sinkronisasi akun belanja dalam proses pengadaan juga penting. Ia menjelaskan bahwa sinkronisasi ini merupakan langkah vital untuk menghindari temuan audit yang berpotensi mengganggu opini laporan keuangan.
Indra Iskandar mengimbau seluruh unit kerja untuk berkolaborasi dengan pihak terkait yang terlibat dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset.
“Setiap unit harus melibatkan pihak terkait agar akun belanja yang digunakan sesuai, demi menjaga kualitas pelaporan keuangan dan menghindari temuan yang dapat menurunkan opini audit,” ujar Sekjen DPR RI Indra Iskandar.
Tujuan Rakor KPASementara itu Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Sumariyandono dalam sambutannya mengatakan Rakor KPA 2024 ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, memastikan penyelesaian administrasi yang tertib di akhir tahun, seperti penyelesaian berita acara serah terima, kontrak, dan penghindaran potensi keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Kedua, mempersiapkan perencanaan anggaran untuk tahun 2025 agar lebih matang dan efisien.
“Di akhir tahun biasanya muncul persoalan yang tidak disengaja, seperti keterbatasan waktu yang dapat menyebabkan temuan administratif. Karena itu, rapat ini penting untuk memastikan hal-hal tersebut tidak terulang,” ujar Sumariyandono.
Ia juga menekankan pentingnya memahami rencana penarikan dana untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga kelancaran pelaksanaan anggaran, mengingat dinamika kebutuhan DPR RI yang sangat tinggi. “Kita upayakan seminimal mungkin revisi anggaran, meski tetap menyesuaikan dengan kebutuhan (Anggota DPR RI) dewan jika benar-benar mendesak,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah penting Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dalam menjaga akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, sekaligus memastikan kesiapan menghadapi tahun anggaran baru dengan lebih baik . (J05)
