JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah menyelenggarakan program Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan gratis demi mengurangi angka putus sekolah di Indonesia.
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyebut Sekolah Rakyat dapat mencetak lulusan yang unggul, pribadi yang memiliki keterampilan hidup, pola pikir positif, dan nilai-nilai luhur sehingga kelak mampu mengangkat diri dan keluarganya keluar dari lingkaran kemiskinan.
“Program seperti bantuan tunai yang sebelumnya dilakukan pemerintah memang tidak berdampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Dengan demikian, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi jawaban untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia,” tuturnya dalam dialektika demokrasi dengan tema ” Sekolah Rakyat Diharapkan Menjadi Solusi Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia”, digelar Biro Pemberitaan DPR RI bekerja sama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), di Ruang PPIP, Gedung DPR, Kamis (11/9/2025).
Visi dari Sekolah Rakyat yaitu mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan. Sementara, misinya yaitu memberikan pendidikan berkualitas untuk siap menempuh pendidikan lanjutan, menanamkan pola pikir pantang menyerah dan gigih dalam meraih masa depan, menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan cinta tanah air, serta menguatkan rasa percaya diri, berkarakter dan berbudi pekerti luhur.
Program Sekolah Rakyat dibuka untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sasaran utama program Sekolah Rakyat yaitu anak dari keluarga desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Fokus dari Sekolah Rakyat ini dari SD hingga SMA yang mengutamakan keluarga dari kategori miskin, sehingga akan berdampak banyak terhadap peningkatan kualitas SDM,” tuturnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Menurutnya, program tersebut merupakan langkah mulia yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas.
“Kami di Komisi X DPR sangat mendukung. Mutu dan layanan pendidikan di Sekolah Rakyat harus menggunakan kurikulum nasional yang dipadukan dengan kurikulum pengembangan karakter. Dengan begitu, lulusan sekolah rakyat tidak mewarisi kemiskinan orang tua mereka,” kata Lalu .
Legislator dari Fraksi PKB itu menegaskan keberlanjutan program menjadi hal penting agar siswa Sekolah Rakyat dapat melanjutkan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Selain itu, lulusan bisa dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja sesuai kebutuhan.
Dia juga menyoroti pentingnya rekrutmen guru yang profesional serta selaras dengan kebijakan Kementerian Pendidikan. Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat (NTB) itu berharap tidak ada kesenjangan kualitas antara guru di Sekolah Rakyat dengan guru di sekolah reguler.
“Rekrutmen guru harus dikomunikasikan dengan kementerian pendidikan dasar dan menengah. Jangan sampai ada kesenjangan antara guru di Sekolah Rakyat dengan guru yang sudah ada hari ini,” kata dia.
Meski Kementerian Sosial bukan mitra langsung Komisi X DPR RI, Lalu menegaskan pihaknya siap berdiskusi apabila dibutuhkan untuk memastikan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai rencana.
“Cita-cita ini sungguh mulia dari Presiden Prabowo Subianto dan harus kita dukung bersama. Mudah-mudahan Sekolah Rakyat ini bisa berjalan terus dan menjadi solusi nyata bagi anak-anak Indonesia,” tegasnya. ((id89).
