JAKARTA (Waspada): Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan untuk membuat peraturan sejatinya harus mempertimbangkan semua kepentingan dan tidak mengedepankan ego sektoral.
“Kita tidak bisa membuat peraturan yang semena-mena, harus mempertimbangkan semua kepentingan dan tidak mengedepankan ego sektoral.,” ujar Willy saat membuka diskusi forum legislasi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen dengan tema “Serap Aspirasi Mata Rantai Industri Hasil Tembakau” di ruang PPIP Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (12/11/ 2024).
Ia menegaskan bahwa dia berbicara bukan hanya sebagai Ketua Komisi XIII DPR RI, tetapi juga sebagai “representasi dari smokers,” atau konsumen tembakau, yang merasa kebijakan terkait industri ini sering kali terlalu berat sebelah.
Menurutnya, Undang-undang dan peraturan harus melibatkan semua pemangku kepentingan, sebab ada inklusi di sana. Karena itu, regulasi yang berpihak pada satu kepentingan saja akan menimbulkan ketidakseimbangan dan berpotensi menyakiti sektor-sektor yang rentan.
Willy pun menyinggung kontribusi besar industri tembakau terhadap negara.
Disebutkan cukai yang disumbangkan industri tembakau mencapai Rp213 triliun. Dia pun membandingkannya dengan industri farmasi yang hingga saat ini masih belum memiliki pijakan kuat di Indonesia dan hanya menjadi pasar konsumtif.
Indonesia, lanjutnya, seharusnya lebih bijak dan belajar dari pengalaman berbagai negara dalam mengelola sumber daya strategis.
Willy mengingatkan bahwa jika kebijakan tentang tembakau dibuat tanpa mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi, maka yang akan paling dirugikan adalah para petani tembakau dan pekerja yang terlibat di mata rantai industri itu.
“Kasihan banyak yang mau dimiskinkan.Kalau mereka (petani) terus diabaikan, bisa saja nanti timbul perlawanan sosial,” katanya, mengungkapkan kekhawatiran terhadap nasib petani yang menggantungkan hidup pada industri tembakau.
Di samping itu, ia juga mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan berdiskusi dengan cara yang partisipatif, mengedepankan dialog yang membangun.
“Ini bukan soal kalah menang, tapi soal mencari solusi yang terbaik untuk Republik,” ujarnya sembari menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam perumusan kebijakan. (j05)
