JAKARTA (Waspada): Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo sedang bermain politik untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya. Menurutnya, tidak ada alasan etis, substansial,serta teknis-birokratis yang bisa menjelaskan pergantian anggota kabinet (reshuffle) menjelang dua bulan akhir pemerintahan.
“Sepertinya, Presiden Jokowi sedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Presiden terpilih Prabowo Subianto selama 5 tahun ke depan,” kata Deddy Sitorus dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (20/8/2024).
Terlebih, ungkap Deddy, pencopotan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly adalah murni agenda politik untuk meloloskan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) guna mencapai 3 tujuan.
Pertama, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasasi legislatif dari DPR RI hingga Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota.
“Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih sekaligus mengerdilkan PDI Perjuangan,” terang Anggota Komisi VI DPR RI itu.
Kedua, ini akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan untuk internal Partai Golkar nantinya. Dengan demikian gejolak internal Golkar bisa diredam. “Itu analisa saya, silakan orang tidak sependapat,” ucapnya.
Ketiga, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres/Munas/Muktamar seblum Pilkada agar takluk dan manut dalam pilkada dan penyusunan personil pengurus periode berikutnya.
“Apalagi, peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol sehingga jika tidak tunduk, berisiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya,” ujar pria kelahiran Pematang Siantar itu.
Menyoal pergantian Menteri ESDM Arifin Tasrif, kata Deddy adalah murni kepentingan menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukkan para pemain atau pemilik tambang di kaki dinasti Presiden Jokowi. Hal ini penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki serta memastikan sumber ekonomi ke depan.
“Setahu saya Menteri Arifin Tasrif dikenal lurus dan keras menentang penambangan liar dan penyelundupan nikel yang melibatkan dinasti dan petinggi penegak hukum,” ujarnya.
“Kesimpulan saya reshuffle ini adalah triangle political game: menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP dan menguasai sumber pendanaan politik. Alasan lainnya menurut saya tak lebih dari omong kosong!” imbuhnya.
Sementara, PDI Perjuangan sendiri selama ini tidak ada rencana menarik kader dari kabinet karena berkomitmen memegang teguh amanah.
“Rakyat masih percaya memilih dan memenangkan PDI Perjuangan dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presidenv2014 dan 2019.Secara moral dan etis kami merasa berkewajiban berjalan bersama hingga akhir. Mengingat hak prerogatif itu ada ditangan seorang Presiden, jika ingin mengusir kader PDI Perjuangan dari kabinet,” pungkasnya. (irw)
