JAKARTA (Waspada.id): Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pembangunan nasional dalam pidato politiknya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I sekaligus peringatan HUT PDI Perjuangan ke-53, Sabtu (10/1/2026), di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara
Megawati menyoroti maraknya regulasi yang dinilai terlalu memanjakan konsesi besar hingga memicu bencana ekologis masif di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam pidatonya, Presiden ke-5 RI ini secara spesifik menghubungkan kerusakan lingkungan di wilayah hulu dengan rentetan bencana hidrometeorologi yang baru-baru ini melumpuhkan puluhan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurutnya, banjir ekstrem dan longsor tersebut bukanlah peristiwa alam semata, melainkan dampak nyata dari perubahan fungsi lahan penyangga menjadi kawasan eksploitasi.
“Undang-undang dan regulasi yang memberi karpet merah pada konsesi besar telah membuka jalan bagi deforestasi, perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem,” tegas Megawati di hadapan ribuan kader partai yangbmenghadiri Rakernas itu.
Mega menambahkan pembukaan hutan secara masif untuk tanaman monokultur telah menghilangkan kemampuan alam dalam menyerap air, yang pada akhirnya menghantam kehidupan rakyat kecil di hilir yang tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Megawati menegaskan PDI Perjuangan menolak model pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan namun mengabaikan keadilan ekologis.
Ia mengingatkan kembali pesan Proklamator Bung Karno pada tahun 1946 tentang vitalnya keberadaan hutan bagi kehidupan bangsa. Baginya, praktik eksploitasi yang terjadi saat ini merupakan bentuk kemunduran bagi nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.
“Atas nama pembangunan, rakyat disingkirkan dan alam dikorbankan. Ini bukan pembangunan, melainkan pembangunan tanpa keadilan dan tanpa peradaban,” ujarnya.
Kritik ini sekaligus menjadi instruksi bagi seluruh kader PDI Perjuangan, terutama yang berada di eksekutif dan legislatif, agar berani menyuarakan kebenaran ekologis dan melawan kebijakan yang merusak bumi.
Menutup bahasannya terkait isu lingkungan, Megawati menekankan bahwa legitimasi sebuah partai politik tidak diukur dari jumlah kursi kekuasaan, melainkan dari keberpihakannya yang nyata terhadap rakyat dan kelestarian alam.
Melalui Rakernas I ini, PDI Perjuangan berkomitmen untuk memperkuat agenda strategis dalam menghadapi krisis ekologis global demi keselamatan masa depan bangsa.
Pandu Ibu Pertiwi
Pada bagian lain Megawati memerintahkan transformasi peran kader untuk menjadi ‘Pandu Ibu Pertiwi’ yang bertugas menjaga keseimbangan1 pembangunan dan kelestarian ekologi.
Megawati menekankan identitas sebagai kader bukan sekadar mengenakan atribut partai. Ia menuntut adanya tanggung jawab sejarah dalam setiap langkah politik yang diambil oleh para anggotanya.
“Kader PDI Perjuangan harus menjadi Pandu Ibu Pertiwi. Pandu adalah penunjuk jalan. Pandu adalah penjaga arah,” tukasnya.
Ia menambahkan kader harus menjadi sosok yang “berjalan paling depan saat jalan gelap, dan paling belakang saat rakyat harus dilindungi”.
Instruksi ini dibarengi dengan peringatan keras mengenai etika dan moralitas dalam berpolitik. Megawati melarang keras kader partai menjadi bagian dari sistem yang merusak alam demi kepentingan sesaat.
“Kader tidak boleh menjadi bagian dari kerusakan alam dan penderitaan rakyat,” ucapnya.
“Menjadi Pandu Ibu Pertiwi berarti menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, antara kekuasaan dan moral, antara pembangunan dan keadilan. Berani mengatakan tidak pada kebijakan yang merusak bumi. Berani melawan keserakahan yang mengorbankan rakyat”, ujarnya.
Guna memperkuat basis ideologis tersebut, Megawati mengaitkan instruksi ini dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti Tri Hita Karana dari Bali dan Memayu Hayuning Bawana dari Jawa.
Ia menekankan politik harus kembali menjadi alat pengabdian yang menghormati bumi sebagai satu ekosistem kehidupan. (Id10)
