JAKARTA,- Ketua DPR RI Puan Maharani dipuji karena dinilai tidak ikut-ikutan menggunakan konten receh di akun media sosialnya, sebagaimana dilakukan para pejabat publik lain.
Konsistensi dalam menampilkan kerja-kerja politik sebagai pimpinan wakil rakyat di media sosial (medsos), Ketua DPR RI Puan Maharani dipuji karena dinilai tidak ikut-ikutan menggunakan konten receh di akun media sosialnya
Menurut pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi, konten receh (snackable content) di medsos memang efektif untuk meningkatkan popularitas sebuah merek (brand), entah itu merek komersil atau tokoh sebagai merek politik, yang ingin dipasarkan dalam kontestasi pemilihan presiden ( Pilpres).
“Apa yang dilakukan Puan dengan tidak tergoda ikut-ikutan cara instan dengan main konteh receh di medseos layak diapresiasi.
Karena akun medsos pejabat publik kan seharusnya memang menjadi bagian dari komunikasi publik itu sendiri. Kalau isinya konten receh melulu, pertanyaannya adalah: fungsi pejabat publik itu membuat rakyat tertawa dengan konten receh atau melayani rakyat dengan kerja nyata?” kata Aridalam relis yang diterima di Jakarta, Senin (30/5/2022).
Ari menilai konten receh sebenarnya tidak masalah jika hanya menjadi kemasan (packaging) dari substansi kerja-kerja pejabat publik sebagai pertanggungjawaban mandat yang diberikan rakyat.
“Gimmick dalam komunikasi perlu untuk mengemas substansi. Tapi yang kita lihat sekarang kan banyak yang gimmick dan receh, tapi tidak ada hubungan dengan substansi kerja mereka sebagai pejabat publik.
Memang kalau pejabat jalan di trotoar berlagak seperti Ariel Noah itu substansi kerjanya dimana. Makanya ketika Puan tidak ikut-ikutan main konten receh itu bagus sebagai pembeda,” ujarnya.
Ari menilai, pilihan Puan untuk tidak memainkan konten receh karena tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua DPR tidaklah ringan, utamanya dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
Oleh karenanya, pilihan Puan lebih menggunakan akun media sosialnya untuk menyampaikan progres dan hasil kerja-kerjanya kepada rakyat, sudahlah tepat.
“Seperti dalam pengesahan UU TPKS yang lalu, DPR kan jadinya diapresiasi karena Ketua DPR terus menyampaikan progres dan hasil kerja pembuatan UU yang ditunggu-tunggu untuk melindungi rakyat dari kekerasan seksual tersebut. Rakyat jadi tahu bahwa di balik pengesahan UU TPKS ada peran DPR yang besar,” kata Ari mencontohkan.
Lebih jauh, Ari meminta masyarakat untuk lebih kritis dalam mengonsumsi konten-konten medsos pejabat publik, yang seharusnya bekerja untuk melayani publik.
“Jangan sampai publik asyik tertawa karena konten receh pejabat, tapi lupa mempertanyakan progres dan hasil kerja pejabat tersebut. Karena kan rakyat ‘menggaji’ pejabat publik untuk melayani, bukan untuk komedi,” pungkas Ari.(J05)
