JAKARTA (Waspada): Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal sebagai Amirul Hajj ini diharapkan mampu memberikan solusi nyata atas berbagai persoalan yang muncul sejak gelombang pertama keberangkatan jemaah.
Keberangkatan Timwas Haji DPR RI tahap I ke Arab Saudi, dalam rangka meninjau dan mengawal langsung layanan bagi jemaah haji Indonesia, baik di Makkah maupun Madinah ini, dimulai pada Selasa (27/5/2025)
Anggota Timwas Haji DPR RI yang juga Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, menegaskan keberangkatan ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi bentuk nyata fungsi pengawasan parlemen terhadap pelayanan negara kepada jemaah.
“Sebagaimana keputusan panitia kerja (Panja) Haji, kami akan mengawal layanan-layanan yang dipersiapkan pemerintah terhadap jemaah kita. Selain mengawasi, tentu kami juga memberikan masukan terhadap langkah-langkah yang harus segera dilakukan,” ujar Marwan Dasopang.
Timwas, lanjut wakil rakyat dari daerah ppemilihan Sumut II ini, akan menyoroti berbagai layanan mendasar seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga kesiapan petugas lapangan.
Salah satu isu paling krusial yang menjadi perhatian adalah kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi yang membagi layanan jemaah melalui delapan syarikah. Sistem ini menyebabkan banyak jemaah, termasuk pasangan suami istri dan anggota keluarga, terpisah dalam kloter dan penginapan berbeda.
“Kita sudah memfasilitasi rapat antara Dirjen Haji, pejabat haji kita di Makkah dan Madinah, para syarikah, dan Kementerian Haji. Ada komitmen untuk mempertemukan kembali anggota keluarga yang terpisah. Kami akan pantau langsung di lapangan, terutama menjelang keberangkatan ke Armuzna,”paparnya.
Timwas juga akan mengevaluasi fasilitas pemondokan, seperti kelayakan hotel, ketersediaan air bersih, lift, jemuran, dan jarak ke Masjidil Haram. Transportasi seperti bus salawat juga menjadi perhatian, mengingat sebagian hotel berada cukup jauh dari pusat ibadah.
“Kami akan memastikan akses bus salawat ini mudah dijangkau, terutama oleh lanjut usia ( lansia) dan penyandang disabilitas. Selain itu, layanan konsumsi melalui catering juga akan kami tinjau,” jelasnya.
Marwan juga menyoroti pentingnya keberadaan dan kesigapan petugas haji karena banyak jemaah yang sudah lansia dan belum pernah ke luar negeri sehingga membutuhkan pendampingan intensif.
“Jumlah petugas seharusnya sudah cukup, tapi kita akan lihat bagaimana mereka menjalankan tugasnya. Kesigapan mereka sangat menentukan kenyamanan jemaah,” ujarnya.
Marwan menjelaskan, perjalanan Timwas akan diawali dari Madinah meninjau situasi dan fasilitas yang digunakan jemaah gelombang pertama yang sudah tiba lebih dahulu.
Selain itu, juga akan memantau jemaah haji khusus serta potensi adanya jemaah non-prosedural yang masih ditemukan akibat praktik penipuan oleh oknum tertentu.
Timwas Haji DPR RI diberangkatkan secara bertahap, mengingat keterbatasan kuota penerbangan. Keberangkatan Timwas Haji tahap berikutnya dijadwalkan berangkat pada tanggal 28, 30, dan 31 Mei 2025.
Dengan keberangkatan ini, DPR RI menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan demi perlindungan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia, sekaligus mengumpulkan catatan penting untuk perbaikan kebijakan haji tahun-tahun mendatang. (J05)
