JAKARTA (Waspada.id): Merespons tragedi banjir bandang dan tanah longsor yang melumpuhkan wilayah Tapanuli dan sekitarnya pada akhir November 2025, Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT) bekerja sama dengan Batak Center menggelar “Refleksi Awal Tahun 2026”.
Sebelum diskusi, diadakan Refleksi Awal Tahun 2026 oleh Pdt. Gomar Gultom, MTh.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas keprihatinan mendalam terhadap bencana hidrometeorologi di Sumatera yang telah menelan 1.178 korban jiwa per Januari 2026.
Bencana tersebut dinilai bukan sekadar faktor alam, melainkan ekses dari kerusakan hutan di hulu yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit dan pertambangan.
Acara yang berlangsung di Gedung Persada Halim, Jakarta Timur, Jumat (9/1/2026) ini bertujuan membedah relasi antara peradaban, hukum, dan ekologi dalam kehidupan masyarakat Batak.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas keprihatinan mendalam terhadap bencana hidrometeorologi di Sumatera yang telah menelan 1.178 korban jiwa per Januari 2026.
Bencana tersebut dinilai bukan sekadar faktor alam, melainkan ekses dari kerusakan hutan di hulu yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit dan pertambangan.
Sebelum diskusi untuk membahas secara mendalam relasi antara peradaban, hukum, teologi dan ekologi dalam kehidupan masyarakat Batak, Pdt. Gomar Gultom, MTh.
menyampaikan Refleksi Awal Tahun 2026 .
Sementara dalam diskusi panel yang dimoderatori Dr. Ishak Hutagalung, M.M. dan menampilkan para nara sumber diantaranya, Timer Manurung, Dr. Maruarar Siahaan, S.H, Dr. Suzen Tobing, S.Sn., M.Hum, dan Pdt. Dr. Johnson P. Robinsar Siregar, MTh, menyoroti berbagai sisi krusial dari krisis ekologi di Tano Batak.
Saat menyampaikan sambutannya pada acara Refleksi Awal Tahun 2026 ini, Ketua Umum Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT) Maruap Siahaan menegaskan sikap yayasan yang dipimpinnya untuk mendesak pemerintah menutup secara permanen PT Toba Pulp Lestari (TPL).
”TPL hanya berganti baju dari Indorayon, namun tetap menjalankan praktik eksploitasi yang merugikan flora, fauna, dan masyarakat adat,” ujar Maruap Siahaan.
Ia merujuk pada rentetan konflik di Natumingka dan Sihaporas sebagai bukti nyata dampak sosial dari keberadaan korporasi tersebut.
Maruap menegaskan, curah hujan ekstrem akibat siklon senyar hanyalah pemicu teknis. Akar masalah sebenarnya adalah kehancuran hutan di hulu dan konversi daerah tangkapan air menjadi lahan sawit serta pertambangan.
“TPL harus ditutup selamanya, bukan sementara. Jika hanya sementara, sejarah akan berulang dan publik akan kembali dibohongi,” ujar dia.
Selain TPL, refleksi ini juga menyoroti kerugian finansial akibat bencana yang mencapai Rp 77,4 triliun, serta mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status Bencana Nasional agar pemulihan infrastruktur dan aktivitas ekonomi warga dapat segera tertangani. (id10)
